Krisis Ancam Prancis, Pemerintah Kena Mosi Tak Percaya-Utang ke IMF

Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian Prancis menghadapi mosi tidak percaya. Tekanan berat muncul seiring tingginya beban utang dan gejolak politik dalam negeri.

Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou kini mempertaruhkan masa depan pemerintahan. Mosi tidak percaya akan digelar di parlemen pada 8 September.

Penghematan karena Utang

Bayrou sendiri telah menegaskan kebijakan penghematan perlu dijalankan pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Namun langkah itu berisiko memperburuk instabilitas politik di negara itu dan membuatnya tumbang.

"Kenaikan biaya utang bisa membahayakan kontrak sosial negara," ujarnya, Selasa, seperti dikutip AFP, Rabu (27/8/2025).

Kondisi keuangan Prancis memang belum di ambang kehancuran, tetapi tren mengkhawatirkan terlihat. Imbal hasil obligasi 10 tahun Prancis saat ini mencapai 3,5%, hanya sedikit di bawah Italia.

"Dalam dua minggu ke depan kita bisa saja membayar lebih dari Italia untuk utang kita," kata Menteri Ekonomi Eric Lombard.

Badan audit nasional memperkirakan pembayaran bunga utang Prancis melonjak drastis, dari 30 miliar euro pada 2021 menjadi 100 miliar euro sebelum akhir dekade. Pasar merespons negatif. Bursa saham Paris anjlok sejak pengumuman Bayrou pada Senin, dan kerugian berlanjut ke hari berikutnya.

"Prancis sangat perlu mengendalikan defisitnya yang berlebihan. Bayrou telah mempresentasikan rencana untuk itu," kata ekonom Berenberg Bank, Salomon Fiedler.

"Namun, baik rencananya maupun alternatif lain tampaknya tidak mendapat dukungan di parlemen yang terpecah."

Lembaga pemeringkat Fitch dijadwalkan mengumumkan putusan atas peringkat utang Prancis pada 12 September. Ini menjadi sebuah momentum yang bisa mempengaruhi biaya pinjaman negara tersebut.

Butuh Pinjaman IMF

Spekulasi pun mencuat soal kemungkinan Prancis membutuhkan bantuan dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF). Sebelumnya negara Eropa lain, Yunani, melakukan itu pada krisis 15 tahun lalu.

Namun Lombard menegaskan hal itu tak akan terjadi. "Kami tidak berada di bawah ancaman intervensi apa pun saat ini," tegas sang menteri.

Hal sama juga dikatakan perusahaan riset Capital Economics. Badan itu menilai krisis ini masih dalam skala "mini" dan relatif terkendali karena bank-bank Prancis tidak terlalu terekspos obligasi pemerintah.

Namun, mereka tetap memberi peringatan bahwa krisis fiskal-politik sulit diprediksi. Ini bisa menjadi" sangat parah jika politisi Prancis terus menolak tekanan pasar dan Uni Eropa untuk mengurangi defisit".