Internasional

Putin-Xi Jinping Bersatu untuk Nuklir Iran, Warning Eropa

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia

22 August 2025 09:40

Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Tiongkok Xi Jinping menghadiri parade militer pada Hari Kemenangan, menandai peringatan 80 tahun kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, di Lapangan Merah di pusat kota Moskow, Rusia, 9 Mei 2025. (Sergei Bobylyov/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS) — Foto: Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Tiongkok Xi Jinping menghadiri parade militer pada Hari Kemenangan, menandai peringatan 80 tahun kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, di Lapangan Merah di pusat kota Moskow, Rusia, 9 Mei 2025. (via REUTERS/Sergei Bobylyov)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Rusia dan China mengisyaratkan akan membantu Iran melawan tekanan sanksi Eropa karena program nuklirnya. Hal ini terjadi saat Teheran dianggap gagal memenuhi kesepakatan pengawasan nuklir.

Sebelumnya, Inggris, Jerman, dan Prancis, yang seringkali dikenal dengan Tiga Eropa atau E3, memperingatkan agar adanya penerapan kembali sanksi terhadap Iran berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2231. Mereka menganggap Iran gagal mematuhi kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan nuklir antara Barat dan Teheran pada 2015.

Diketahui, dalam resolusi itu, tertulis mekanisme 'snapback', di mana PBB dapat kembali menempatkan Iran di bawah sanksi karena gagal mematuhi pengayaan nuklir. Di sisi lain, sejauh ini, tidak ada kemajuan yang dicapai pada pertemuan Iran-E3 di Istanbul pada bulan Juli.

"Kami telah menegaskan bahwa jika Iran tidak bersedia mencapai solusi diplomatik, atau tidak memanfaatkan kesempatan perpanjangan, E3 siap untuk memicu mekanisme snapback," tulis ketiga negara Eropa tersebut, Kamis (21/8/2025).

Pilihan Redaksi

Menyikapi tekanan ini, utusan utama Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, memberikan indikasi untuk melindungi Teheran. Ia mengatakan bahwa tiga negara itu berusaha 'memeras' dan 'mengancam' Iran agar tunduk melalui batas waktu akhir Agustus mereka terkait kesepakatan nuklir baru.

"Dengan kata lain, upaya #E3 untuk memicu #SnapBack meskipun mereka sendiri tidak mematuhinya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional," tuturnya dalam akun X yang dikutip Newsweek.

Hal yang sama juga disuarakan China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa mekanisme snapback tidak akan membantu para pihak membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan, malah justru menjadikan situasi yang tidak kondusif bagi upaya diplomatik untuk memulai kembali perundingan.

"Setiap langkah yang diambil oleh Dewan Keamanan saat ini seharusnya membantu mencapai kesepakatan baru dalam perundingan, bukan sebaliknya," tuturnya.

Jika China dan Rusia menolak untuk mengakui mekanisme tersebut, atau bergerak untuk memblokir penegakannya, kemampuan Barat untuk memaksa Iran melalui diplomasi akan sangat terhambat.

Ketiadaan sanksi yang dihasilkan dapat semakin melemahkan pengaruh dan pengaruh Eropa, meningkatkan ketergantungan Teheran pada Moskow dan Beijing. Ini juga diramalkan akan meningkatkan kemungkinan Amerika Serikat (AS) menempuh solusi militer.

Pekan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi bertemu dengan diplomat China dan Rusia untuk membahas langkah-langkah bersama untuk melawan pendekatan destruktif E3. Ia menyebut usulan E3 itu tidak memiliki dasar yang jelas secara hukum.

"Ketiga negara tersebut berpendapat bahwa Resolusi 2231 harus dihentikan pada waktu yang ditentukan, dan negara-negara ini secara hukum tidak memiliki hak untuk memicu mekanisme snapback dan menentang pemulihan resolusi Dewan Keamanan," paparnya.