RAPBN 2026 Alokasikan Rp57,7 T Untuk Program 3 Juta Rumah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan anggaran untuk program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Seperti diketahui, pembangunan 3 juta rumah masuk dalam daftar 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto di RAPBN 2026.

Investasi untuk program 3 juta rumah dialokasikan sebesar Rp57,7 triliun di RAPBN 2025. Dengan target terbangun 770.000 unit rumah.

"Investasi untuk program 3 juta rumah dari APBN itu Rp57,7 triliun dalam bentuk FLPP mencapai Rp33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF Rp6,6 triliun, itu untuk membiayai pembelian rumah masyarakat berpendapatan rendah (MBR)," kata Srimulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lanjutnya, juga memberikan SBK SBUM, yaitu adalah bantuan uang muka, sebesar Rp5,6 triliun.

"Kemudian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program Kementerian PKP untuk diberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade, terutama dari kelompok miskin, dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 373.93 rumah. Anggarannya naik cukup tajam jadi Rp8,6 triliun dari tahun ini Rp1,4 triliun," beber Sri Mulyani.

Baca: Anggaran Ketahanan Pangan Prabowo di 2026 Rp 164,4 T, Ini Rinciannya

Lalu ada anggaran untuk KUR kontraktor UMKM sebesar Rp20 miliar per kontraktor perumahan.

"PMK-nya sudah dikeluarkan," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Sri Mulyani, dalam kerangka program 3 juta rumah, pemerintah juga masih akan memberikan insentif fiskal untuk 40 ribu unit rumah komersial dengan alokasi anggaran PPN DTP sebesar Rp3,4 triliun.

Insentif fiskal PPN DTP ini dapat dinikmati untuk rumah sampai Rp2 miliar.

"Ini untuk menstimulasi demand side dan supply side serta produksi dan konstruksi rumahnya," kata Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pembangunan rumah 3 juta rumah masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo di tahun 2026 nanti. Program ini membidik penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Termasuk, kepemilikan rumah MBR yang layak dan terjangkau.

Baca: Ini Postur RAPBN 2026: Bekal Belanja & Sumber Pendapatan Prabowo

8 agenda prioritas tersebut adalah:

1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Desa, Koperasi, UMKM
7. Pertahanan Semesta
8. Akselerasi Investasi, Perdagangan dan Perumahan.

Prabowo menjabarkan, dalam agenda mempercepat investasi dan perdagangan global, APBN sebagai katalis. Di mana peran Danantara Indonesia dan swasta harus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi, melalui Danantara memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

"Profesionalisme, kompetensi dan integritas menjadi pijakan, didukung tata kelola transparansi dan akuntabel, ini lah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi 38 miliar dolar, akan kita percepat, proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batu bara, pertanian, perikanan serta energi baru terbarukan," sebut Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengatakan, program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan lewat berbagai skema. Antara lain, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa maupun kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau.

"Total jumlah rumah dapat dukungan APBN 2026 adalah sebanyak 770 ribu rumah," kata Prabowo.

Baca: Pembangunan 770.000 Unit Rumah Masuk Dukungan APBN 2026

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB),  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, (15/8/2025). CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB),  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, (15/8/2025). CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengembang Mendadak Usul Harga Rumah Subsidi Dinaikkan, Ini Alasannya