Deret Capaian & Kebijakan Pangan Prabowo, Tutup Impor-Petani Tersenyum

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subiato membeberkan sederet kebijakan dan pencapaian pemerintahannya di bidang pangan.
Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat (15/8/2025), Prabowo berulang kali mengultimatum pelaku-pelaku serakahnomics yang merusak sistem ekonomi di Indonesia. Akibatnya, terjadi keanehan dan penyimpangan di sektor pangan.

Padahal, tegasnya, pangan adalah hajat hidup orang banyak. Dan, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tegas Prabowo, pemerintahannya tidak akan ragu menindak tegas pelaku pelanggaran dan serakahnomics.

Prabowo mengatakan, tujuan merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Tak hanya itu, negara juga harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, negara harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

"Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui betapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia," katanya.

"Saya disumpah untuk melaksanakan perintah undang-undang dasar Republik kita. Karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan," tegas Prabowo.

Pemerintah, ujarnya, harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa di hari ini dan esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Kekuatan suatu negara, sebutnya, terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu, harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru.

"Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng ini aneh sekali tidak masuk di akal sehat dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh kedua DPR yang saya beri nama serakahnomics," sebut Prabowo.

"Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu hampir berapa bulan kelapa sawit langka, saudara-saudara juga sungguh aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi waduk kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita," tukasnya.

Keanehan-keanehan itu, lanjutnya, bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi. Penyimpangan sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 diabaikan.

"Setelah saya pelajari secara mendalam saya berkeyakinan undang-undang dasar kita terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman. Seperti pasal 33 ayat 1,23 dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita," katanya.

Dia menyoroti, lambatnya pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja. Akibatnya, terjadi kondisi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.

"Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya," paparnya.

"Namun ketika kita konsekuen menjalankan UUD 1945 kita dalam 299 hari ini, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti," ujar Prabowo.

Di tengah dunia penuh gonjang-ganjing, ucapnya, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai Rp 942 triliun naik 13,6% dari tahun lalu. Telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir, dan berhasil menyerap Tenaga Kerja Indonesia 1.200.000 orang.

"Kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Pagi ini saya mendapat laporan, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan Ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis (MBG) setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional," tuturnya.

"MBG telah menciptakan 290.000 di lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM. MBG mendukung pertumbuhan ekonomi di desa-desa," sebutnya.

Negara Kuat Memproduksi Pangannya Sendiri

Prabowo juga menjabarkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintahannya untuk memacu produksi pangan nasional. Mulai dari ekstensifikasi lahan, sampai intensifikasi lahan.

"Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Pemerintahan yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan kepada impor dengan membuka jutaan hektare (ha) sawah baru," katanya.

Pembukaan sawah baru itu dilakukan di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua dan beberapa daerah lain.

"Kami juga melakukan intensifikasi, mendorong produksi pangan yang desa-desa, memotong birokrasi penyaluran pupuk, menyalurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani, dan memberi bantuan alat pertanian kepada petani," bebernya.

"Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi rupiah 6.500 per kg agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti," smabung Prabowo.

Di pemerintahan Prabowo, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga dinaikkan menjadi Rp6.500 per kg.

"Hari ini kita surplus produksi beras, stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI untuk pertama kali. Dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat," kata Prabowo.

Kebijakan Baru Izin Usaha Penggilingan Padi Besar

Tak ketinggalan, Prabowo menegaskan, pemerintah juga melindungi konsumen. Yaitu dengan menindak penipuan dan mengawasi distribusi pangan secara ketat.

"Untuk melindungi konsumen Indonesia pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurahan-kecurangan manipulasi, penipuan upaya penimbunan dan menahan distribusi bahan pangan," katanya.

"Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu, kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil," tegas Prabowo.

Perusahaan-perusahaan apa pun yang berani manipulasi dan melanggar, lanjutnya, akan diproses hukum. Dan, tambahnya, sesuai wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, penindakan itu tak akan segan-segan melakukan penyitaan apa pun yang bisa disita.

"Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serkahnomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia dan membawa keuntungan itu kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia, ini harus kita hentikan," ucapnya.

"Atas dasar inilah, hari ini saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, usaha penggilingan penggilingan besar skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah," ungkap Prabowo.

"Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silahkan pindah ke bidang lain, jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," tegas Prabowo mengingatkan.