Rosan-Chatib Basri Ungkap Prabowo Butuh Dana Segini Biar Ekonomi RI 8%

Jakarta, CNBC Indonesia -  Menteri Investasi Indonesia dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dan juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, memaparkan sejumlah strategi yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Hal ini dipaparkan dalam acara Indonesia-Japan Executive Dialogue 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Rosan, yang juga menjadi CEO Danantara, menghitung Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 13.000 triliun untuk dapat mencapai target tersebut di tahun 2029. Maka itu, ia mengharapkan adanya tambahan dana investasi, utamanya dari pebisnis Jepang, yang telah lama menjadi investor terbesar di RI.

"Jadi dalam rentang waktu 5 tahun, 2025 hingga 2029, kita butuh tepatnya Rp 13.032 triliun agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029," ujarnya.

Baca: Prabowo Lepas Peserta Retret Kadin, Titip Pesan Indonesia Incorporated

Maka itu, ia mengaku pihaknya sedang bekerja untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang menghambat iklim investasi. Menurutnya, saat ini masalah-masalah tersebut sudah diketahui, dan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut segera dengan adanya kemauan politik yang tinggi.

"Di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, kami berjanji untuk menyelesaikan persoalan-persoalan investasi terkait iklim dan juga kepastian," tuturnya.

Senada, Chatib juga menyampaikan hal serupa. Dalam perhitungannya, bahwa Indonesia perlu Rp 12 ribu triliun, atau tambahan Rp 3 ribu triliun, dari tahapan saat ini untuk benar-benar mencapai target 8%.

"Karena itu, investasi akan menjadi unsur yang sangat penting dalam mengejar pertumbuhan di level ini," tegasnya.

Chatib, yang juga mantan Kepala BKPM, mengatakan bahwa sejauh ini ada 3 hal yang menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Pertama adalah iklim investasi dan yang kedua yakni hambatan birokrasi.

"Namun pada bulan April kemarin, pak Prabowo telah menegaskan dalam sarasehan ekonomi bahwa pemerintah akan membuat deregulasi ekonomi, salah satunya adalah pengaturan kuota impor," tegasnya.

Lebih lanjut, Chatib juga mengatakan di depan pengusaha Jepang bahwa dengan proporsi demografi Indonesia yang akan berubah ke arah urbanisasi yang besar, ada beberapa bisnis yang mungkin dapat diperhitungkan. Hal-hal ini untuk menunjang kebutuhan kaum urban.

"Ada infrastruktur dan real estate, kesehatan dan pendidikan, energi dan utilitas, barang konsumen, logistik dan transportasi, serta jasa keuangan," tuturnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tok! Bank Dunia Gelontorkan Rp34,7 Triliun untuk Ekonomi RI