Internasional

Pertama Kalinya, Negara-Negara Arab Desak Hamas Serahkan Gaza

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

31 July 2025 13:30

Foto: Warga Palestina membawa pasokan bantuan yang masuk ke Gaza melalui Israel, di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, 27 Juli 2025. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, pertama kalinya resmi mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).

Seruan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (29/7/2025).

Deklarasi ini ditandatangani oleh 22 negara anggota Liga Arab, seluruh Uni Eropa, serta 17 negara lainnya, dan menjadi sinyal perubahan signifikan dalam sikap dunia Arab terhadap kelompok militan yang telah menguasai Gaza sejak 2007.

Pilihan Redaksi

"Tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai," bunyi dokumen bersama tersebut, seperti dikutip CNN International, Kamis (31/7/2025).

"Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina."

Deklarasi ini juga mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, dan mengusulkan pembentukan misi stabilisasi internasional sementara di Gaza di bawah naungan PBB.

Prancis, sebagai salah satu tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi, menyebut pernyataan ini sebagai tonggak sejarah baru.

"Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel," ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di hadapan forum PBB.

Dalam manuver politik yang memanaskan hubungan dengan Israel dan AS, Prancis menyatakan akan memberikan suara untuk mengakui negara Palestina pada September. Inggris menyusul dengan pernyataan serupa, kecuali jika Israel sepakat dengan gencatan senjata di Gaza. Kedua pernyataan itu ditentang keras oleh pemerintah Israel dan AS.

Sementara itu Forum Sandera dan Keluarga Hilang turut menyambut baik deklarasi tersebut.

"Kami menyambut baik kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan warga sipil merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk dengan tegas," ungkap pernyataan resmi mereka.

Meski tekanan internasional menguat, Hamas hingga kini belum menunjukkan niat jelas untuk menyerahkan kekuasaan. Beberapa pejabat kelompok tersebut bahkan memberikan pernyataan yang saling bertentangan terkait masa depan Gaza pascaperang.

Sementara itu, Mesir, sebagai mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata bersama Qatar, sebelumnya telah merancang rencana pemerintahan pascaperang tanpa keterlibatan Hamas. Draf rencana menunjukkan proposal pembentukan komite Palestina sementara yang akan mengambil alih kendali Gaza sebelum diserahkan ke PA.

Arab Saudi juga terus mendorong kebangkitan solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan ini.