Gelombang PHK Melejit, Bos Apindo Minta Subsidi Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengungkapkan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan, terutama di sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Sektor-sektor tersebut, kata dia, memang sedang mengalami tekanan berat.

Mengutip Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang.

"Tapi memang kalau lihat kondisinya, PHK ini terus meningkat, dan terutama di dalam sektor-sektor padat karya seperti TPT, tekstil, sektor-sektor yang sangat tertekan pada hari ini," ujar Shinta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Di tengah meningkatnya angka PHK, Shinta menyoroti, penciptaan lapangan kerja baru belum mampu menandingi kebutuhan tahunan maupun jumlah tenaga kerja yang terdampak. Menurutnya, hanya sekitar 1,25 juta lapangan kerja baru yang tersedia, sementara kebutuhan riil bisa mencapai 2 hingga 3 juta setiap tahun.

"Jadi kalau kita lihat setiap tahun itu 2-3 juta pekerjaan baru harus digulirkan," lanjutnya.

Padahal, realisasi investasi terbilang cukup tinggi.

Pada kuartal II-2025 saja, angkanya mencapai Rp477,7 triliun, sementara total investasi sepanjang semester I tahun ini sudah menembus Rp942,9 triliun atau sekitar 49,5% dari target tahunan.

Baca: Gelombang PHK Melejit, Awas Kemiskinan RI Naik!

Minta Subsidi Iuran BPJS Kesehatan dan Dukungan Lain

Untuk menahan laju PHK dan menjaga kesinambungan lapangan kerja, terutama di sektor padat karya, Apindo mendorong berbagai langkah konkret melalui usulan kebijakan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PPN untuk jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku, hingga perluasan skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah.

Selain itu, dunia usaha meminta adanya stimulus biaya operasional, termasuk subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, potongan tarif listrik, bantuan subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan lewat pemasangan PLTS atap dengan skema net-metering.

Shinta menegaskan, seluruh usulan tersebut bukan semata demi meringankan beban pengusaha, melainkan untuk memastikan sektor padat karya tetap mampu beroperasi dan mempertahankan lapangan kerja.

"Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," pungkasnya.

Baca: PHK Melejit 32% di Semester I/2025, Wilayah Ini Paling Parah!

Foto: Konferensi pers terkait Rakerkornas Apindo ke-34 di kantor DPP Apindo, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Konferensi pers terkait Rakerkornas Apindo ke-34 di kantor DPP Apindo, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Tengah Badai PHK, Sri Mulyani Klaim Industri Tekstil RI Tetap Kuat