Marak Beras SPHP Oplosan, Ini Temuan YLKI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus beras oplosan yang kini tengah diselidiki pemerintah dan Satgas Pangan ternyata menyulut kemarahan konsumen. Sebab, tak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi berdampak langsung juga ke masyarakat, karena berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun buka suara dan mengungkap keluhan tak terduga yang masuk dari masyarakat.

Salah satu kasus yang sedang ditangani Polri adalah beras oplosan yang ditemukan di Kepulauan Riau. Adapun kasus ini mencuat usai Polda Riau mengungkap praktik pengoplosan beras oleh seorang distributor berinisial R (34) di Jalan Sail, Kecamatan Rejosari, Pekanbaru. Polisi menyita barang bukti berupa beras oplosan yang dikemas menggunakan karung SPHP milik Bulog. Selain itu, Satgas Pangan Polri juga tengah menangani kasus beras oplosan lainnya, yaitu beras kualitas medium yang dikemas dan dijual dalam kemasan beras premium.

Staf Pengaduan dan Hukum YLKI, Arianto Harefa mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah pengaduan terkait kualitas beras yang buruk, bahkan nasi cepat basi setelah dimasak. Keluhan ini datang baik melalui kanal resmi pengaduan maupun media sosial.

"Yang pertama bahwa sebenarnya kita YLKI menerima pengaduan ya. Keluhan-keluhan masyarakat terkait masalah kualitas beras yang akan dikonsumsi, dan juga kuantitas," ujar Arianto kepada CNBC Indonesia, Senin (28/7/2025).

Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah soal nasi yang cepat basi. Selain itu, banyak konsumen menemukan warna dan kebersihan beras yang tidak seragam, yang mengindikasikan adanya pencampuran antara beras premium dan medium.

"Kadang itu konsumen memasak nasi, itu nasinya jadi cepat basi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kadang kalau konsumen itu menemukan ada di beberapa daerah, kualitas beras itu warnanya itu tidak sama, tidak bersih ya, karena itu dicampur dengan kualitas berasnya harusnya medium campur dengan premium," jelasnya.

Menurut Arianto, keluhan paling banyak justru berasal dari praktik pencampuran beras medium yang dijual sebagai premium dengan harga tinggi. Praktik ini dinilai sangat merugikan konsumen.

"Yang kami khawatirkan adalah, ketika pencampuran jenis beras medium ke premium itu, kadang kala beras itu kan punya kadaluarsa untuk dikonsumsi. Nah banyak itu pelaku usaha yang nakal mencampur, padahal itu masa kadaluarsanya itu udah beberapa hari lagi, terus dicampur dengan yang baru. Dan itu suatu hal yang kami khawatirkan," ucap dia.

Tak hanya kualitas, YLKI juga menyoroti masalah kuantitas beras dalam kemasan yang tidak sesuai label. Mereka menemukan indikasi bahwa berat beras yang dijual kerap tak sesuai dengan yang tertera.

"Kadang kala di masyarakat itu jumlah atau berat yang diinformasikan di label ya atau di kemasan tidak dilakukan pengecekan, dan itu menurut kami hal yang perlu ditelusuri oleh pemerintah, lembaga terkait, untuk mengungkap suatu kejanggalan pengoplosan beras," ujarnya.

Meski pengaduan resmi ke YLKI baru sekitar lima kasus, namun Arianto menyebut aduan di media sosial jauh lebih ramai. "Untuk pengaduan secara langsung di kanal pengaduan YLKI itu kurang lebih 5 pengaduan. Tapi paling banyak itu di tweet media sosial, itu yang menurut kami bagian dari pengaduan juga," kata dia.

YLKI menyatakan siap mengawal kasus ini agar pelaku ditindak tegas dan kerugian konsumen bisa dikembalikan.

"Ya tentu kami sebagai lembaga perlindungan konsumen akan mengawal hal ini. Dari awal juga kami tetap bersuara bahwa ini suatu hal yang merugikan konsumen," kata Arianto.

Pihaknya juga mengapresiasi langkah aparat yang mulai mengungkap merek-merek beras bermasalah. Namun, Arianto mendesak agar pengawasan terus diperketat dan pelaku diberi sanksi tegas.

"Kami tentu meminta kepada pemerintah atau lembaga terkait, agar terus melakukan pengawasan terkait masalah beras ini, dan juga agar memperketat lagi. Misalnya memberikan efek jera ya, kalau misalnya ada temuan sudah fix bahwa ini suatu pelanggaran, maka kita YLKI meminta kepada aparat penegak hukum itu untuk menjatuhkan sanksi ya, sebagai efek jera dan dapat mengembalikan kerugian-kerugian konsumen di masyarakat," pungkas Arianto.

Adapun keluhan soal beras oplosan yang tidak sesuai mutu dan volume pada label, juga disuarakan langsung oleh konsumen kepada CNBC Indonesia. Sejumlah konsumen seperti Ety, Rina, dan Cika mengaku kecewa karena kualitas produk tidak sebanding dengan harga.

"Iya pasti merasa dirugikan sekali. Selama ini beli beras Sania atau Setra Ramos itu 5 kg, nggak taunya nggak sampai 5 kg dan ternyata dioplos berasnya. Pasti, saya merasa ditipu," kata Ety kepada CNBC Indonesia, dihubungi terpisah.

Sementara Rina menilai beras yang dibelinya gampang basi dan tak layak dikonsumsi meski berlabel premium. "Saya beli harga premium tapi berasnya jelek. Jadi gampang basi saya masak nasi, bau," keluhnya.

Senada, Cika juga menyebut kualitas beras tak sesuai label. "Merasa dibohongi. Nggak tahunya yang saya beli harganya aja premium, tapi kualitasnya sama kayak beras murah. Sangat dirugikan ya," ujarnya.

Ketiganya berharap pemerintah bertindak lebih tegas, memberi sanksi dan memperbaiki sistem agar kepercayaan publik terhadap beras kemasan kembali pulih.