Data Ekonomi RI Terbaru: PHK Melejit, Orang Miskin di Kota Kian Banyak

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa angka kemiskinan nasional menurun ke level terendah dalam dua dekade. Tercatat, kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

"Angka kemiskinan tahun 2025 merupakan terendah selama 2 dekade," ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025)

Namun dibalik capaian tersebut, angka kemiskinan di perkotaan ternyata mengalami kenaikan dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.

Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan sebesar 11,03%, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34%. Meskipun dilihat dari jumlahnya, kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan fenomena angka kemiskinan di perkotaan meningkat. Penyebab kenaikan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki di kota yang mengalami kenaikan dari 5,87% menjadi 6,06%.

"Kita ketahui laki-laki menjadi ujung tombak perekonomian maka kenaikan TPT di laki-laki akan berpengaruh tingkat kemiskinan di perkotaan," ujarnya.

Penyebab lainnya adalah kenaikan harga cabai rawit, minyak goreng dan bawang putih. Pasalnya, penduduk kota identik tergantung dengan harga pasar karena penduduk kota umumnya tidak memproduksi sendiri.

"Sehingga kenaikan harga akan terpengaruh dengan daya beli terutama RT kelompok bawah ataupun miskin atau rentan miskin," ujar Ateng dalam konferensi pers, Jumat (26/7/2025).

Di sisi lain, pasar tenaga kerja Tanah Air menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpantau melejit lebih dari 30%, paling tinggi terjadi di Jawa Tengah.

Berdasarkan data dari Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang.

Tercatat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi sepanjang semester pertama mencapai 10.995 orang. Diikuti dengan Jawa Barat, 9.494 orang, Banten 4.267 orang dan DKI Jakarta 2.821 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara perihal fenomena ini. Dia menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan di sektor formal sudah dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua pemutusan kerja muncul dalam data resmi.

"Tentu kita perhatikan juga PHKnya dimana dan kita lihat apakah PHKnya sektor informal atau formal. Kalau sektor formal kan ketangkep di data BPJS ketenagakerjaan. Tetapi antara data yang beredar dan data yang di BPJS tenaga kerja itu ada delta," ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Kementerian Ketenagakerjaan pun sempat memiliki wacana untuk membentuk satgas PHK. Menurut Airlangga, rencana pembentukan satgas tersebut bisa menjadi bagian dari solusi namun bukan satu-satunya.

"Salah satu kan Satgas. Tentu kita akan dorong lagi berikut industri ini punya ataupun sektor jasa harus punya daya saing," ujarnya.

Menurutnya, perlu dilakukan berbagai langkah lain untuk meningkatkan produktivitas yang dapat memiliki efek rambatan kepada pertumbuhan dan peningkatan daya saing.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja juga diperlukan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan baru atau re-training dan reskilling.

"Karena dengan produktivitas itu diharapkan itu bisa meningkatkan juga pertumbuhan, meningkatkan daya saing, juga meningkatkan orang yang untuk bisa bekerja tentu ada program re-training dan re-skilling yang perlu didorong melalui Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya.