Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengunjungi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Dalam pertemuan tersebut terpantau Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut serta membahas program perumahan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, persiapan aturan terkait KUR Perumahan hampir rampung. Aturan tersebut berisi tentang sasaran penerima, profesi, plafon kredit, bunga, dan tempo dari fasilitas KUR perumahan.

"Itu sedang kita bahas, ya sudah 90% lah. Harusnya (keluar) minggu depan, ya. Minggu depan harusnya bisa. Karena memang kan kami sudah berkomitmen, bulan Juli akhir itu sudah selesai, berarti minggu depan lah," ujarnya saat ditemui di gedung Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (25/7).

Baca: Menteri Prabowo Kumpul! Bakal Ada Diskon Besar-besaran Buat Warga RI

Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, aturan KUR perumahan ini telah dipersiapkan selama sebulan mengingat ketersediaan dan permintaan rumah sangat banyak. "Niatnya baik, ya bagaimana untuk pertama kali Presiden Prabowo melahirkan, meng-create ya, create usaha rakyat untuk perumahan," sebutnya.

Ara menuturkan, pemerintah juga sedang merumuskan agar aturan tersebut tidak berdampak buruk pada perbankan dengan menciptakan kredit macet (non performing loan/NPL), serta dapat tersosialisasi dengan baik.

"Ya tadi saya katakan, kita lagi rumuskan itu yang berhak mendapat siapa, supaya sosialisasinya menjadi efektif dan masif, ya. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga, kalau bisa jangan ada NPL," ungkapnya.

Baca: RI Bakal Bangun 18 Kilang-Tangki Minyak Baru Senilai Rp232 Triliun

Ara menyebut, dalam pertemuan bersama Menteri Airlangga dan Menteri Sri Mulyani juga membahas usulan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan rumah atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta orang.

"Solusinya adalah melalui rumah subsidi. Rumah subsidi tahun ini kan 350.000, nah tentu tantangannya bagaimana menyerap Tapera ini 350.000. Hari ini saya langsung panggil Tapera, karena tadi arahan Pak Menko itu harus betul-betul terserap tahun ini," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mengatasi rumah tak layak huni yang saat ini mencapai 26 juta. Solusinya, melalui program CSR dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). "Yaitu bantuan seluruh dunia usaha supaya rumah-rumah itu bisa dibantu," imbuhnya.

Terakhir, melalui skema KUR perumahan yang diyakini dapat mendongkrak perekonomian seara masif. "Karena tadi kan dari segi supply dan demand-nya semuanya ter-cover. Mudah-mudahan, doain ya minggu depan kami akan melakukan aturan," pungkasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Ara: Qatar Mau Sulap Lahan di Lippo Karawaci Jadi Perumahan