Internasional
Krisis Baru Ancam Inggris, Warga Lakukan Boikot
Thea Fathanah Arbrar, CNBC Indonesia
25 July 2025 20:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis pencemaran air terjadi di Inggris. Hal ini memicu keresahan publik.
Warga bahkan melakukan boikot membayar tagihan listrik. Perenang juga khawatir dengan risiko kesehatan.
Hal ini terjadi karena lonjakan insiden pembuangan limbah oleh perusahaan air. Itu memaksa pemerintah Inggris meluncurkan rencana reformasi besar-besaran terhadap regulasi sektor air.
Chris Stanley, pensiunan berusia 82 tahun di Whitstable, kota pesisir di tenggara Inggris, memutuskan berhenti membayar tagihan air sejak 2021. Ia frustrasi terhadap praktik pembuangan limbah oleh Southern Water.
"Mereka membuang air limbah pada Jumat, Minggu malam, dan Senin pantai dinyatakan tidak aman untuk berenang," ujar Stanley kepada AFP, Jumat (25/7/2025), meski bulan lalu pengadilan memutuskan bahwa Stanley tetap harus membayar tagihannya.
"Hakim memutuskan bahwa perusahaan air berhak mengklaim uang tersebut meskipun mereka tidak melakukannya dengan benar," tambahnya.
Southern Water sendiri merupakan nama perusahaan air di sana. Perusahaan itu memasok air untuk 2,6 juta orang.
Namun perusahaan diizinkan membuang air limbah ke laut saat jaringan kewalahan oleh hujan deras. Namun, praktik ini semakin menuai kritik seiring memburuknya kualitas air di wilayah pesisir.
Menurut data Badan Lingkungan Hidup Inggris, terdapat 3,6 juta jam pembuangan limbah ke laut pada 2023, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Insiden pencemaran serius bahkan melonjak 60% dalam satu tahun.
Di tengah sorotan publik yang meningkat, Perdana Menteri Keir Starmer dari Partai Buruh mengumumkan reformasi sektor air. Itu mencakup pembubaran regulator Ofwat, yang selama ini dikritik gagal mengawasi kinerja perusahaan air.
"Industri air kita rusak," tegas Menteri Lingkungan Hidup Steve Reed.
Rencana ini merespons laporan Komisi Air Independen yang menyebut kegagalan sistemik dalam pengawasan air sejak sektor tersebut diprivatisasi pada akhir 1980-an.
Meski laporan mencemaskan terus bermunculan, masyarakat tetap beraktivitas di pantai seperti Tankerton di Kent. Instruktur yoga asal London, Lisa Lawton, bahkan baru mengetahui pantai yang dikunjunginya tercemar.
"Saya hanya ingin berenang," ucapnya.
Hal senada juga dikatakan Emily Winstone, ibu dua anak. Namun, ia mengatakan kini kekhawatiran pencemaran jadi perhatian utama setiap kali ia mengajak anak-anak ke pantai.
"Dulu waktu kami kecil, kami tidak pernah memikirkannya," katanya.
Boikot
Kemarahan publik juga memicu gerakan nasional seperti "Boikot Tagihan Air". Kelompok aktivis Surfers Against Sewage mencatat 1.850 laporan warga sakit setelah berenang tahun lalu.
Mereka juga menciptakan aplikasi pemantau kualitas air laut di seluruh Inggris. Elane Heffernan, relawan kelompok kampanye SOS Whitstable, mendesak agar sektor air dinasionalisasi ulang.
Hefferman sendiri jatuh sakit pada 2021 setelah berenang di dekat tumpahan limbah. Sejak itu aktif berkampanye.
"Kami memiliki bukti cukup selama 30 tahun bahwa (privatisasi) tidak berhasil. Tidak akan pernah berhasil," ujarnya.
Petisi nasionalisasi ulang yang ia galang telah mendapat lebih dari 280.000 tanda tangan.
Sementara itu Southern Water membela diri. Dalam pernyataannya, juru bicara perusahaan mengakui pembuangan limbah "tidak dapat diterima".
Namun ia menyebut telah menyiapkan rencana senilai £1,5 miliar (sekitar Rp31,5 triliun) hingga 2035 untuk mengurangi frekuensinya melalui solusi berbasis alam dan rekayasa. Pada 2023, perusahaan juga mengklaim telah menginvestasikan £965 juta (sekitar Rp20,3 triliun).
Menurut Kantor Audit Nasional Inggris, sektor air membutuhkan investasi sekitar £290 miliar (lebih dari Rp6.090 triliun) dalam 25 tahun ke depan. Ini guna memperbaiki infrastruktur dan layanan secara menyeluruh.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kota Amerika Ini Krisis, Konsumsi Air Penuh Cacing
Most Popular