
Biaya Hidup Tinggi, Tetangga RI Bagi-Bagi Duit ke Warga Buat Belanja

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal baru untuk meredam keresahan publik atas kenaikan biaya hidup. Mulai 31 Agustus 2025, seluruh warga dewasa Malaysia akan menerima bantuan tunai satu kali sebesar RM100 atau sekitar US$24 (setara Rp388.800).
"Kami mengakui bahwa biaya hidup tetap menjadi tantangan besar bagi masyarakat. Pemerintah tidak tinggal diam dan terus mencari solusi konkret," kata Anwar dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters, Kamis (24/7/2025).
Langkah ini diumumkan hanya beberapa hari menjelang aksi protes besar-besaran yang akan digelar di Kuala Lumpur pada Sabtu, 26 Juli mendatang. Polisi memperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 orang akan turun ke jalan menuntut Anwar mundur, menyusul tingginya harga dan belum terwujudnya sejumlah janji reformasi.
Anwar juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mengalokasikan total RM15 miliar bantuan tunai pada 2025, meningkat dari RM13 miliar tahun sebelumnya. Selain itu, harga bahan bakar RON95, jenis yang paling banyak digunakan di Malaysia, akan diturunkan menjadi RM1,99 per liter dari harga saat ini RM2,05.
"Warga negara asing tetap akan membayar harga pasar non-subsidi," ujar Anwar, tanpa merinci skema pelaksanaan kebijakan ini.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rencana lama pemerintah untuk rasionalisasi subsidi energi, yang sebelumnya ditargetkan diterapkan pada pertengahan 2025. Belum ada kejelasan apakah pemotongan subsidi untuk 15% kelompok pendapatan teratas, yakni rumah tangga dengan penghasilan lebih dari RM13.500 per bulan, tetap akan diberlakukan.
Beberapa warga kelas menengah menyuarakan kekhawatiran bahwa mereka dapat termasuk dalam kelompok ini, meski secara nyata terdampak kenaikan pengeluaran harian.
Analis memperingatkan bahwa penundaan atau lambatnya pelaksanaan reformasi subsidi dapat mengganggu konsolidasi fiskal Malaysia. Ekonom Kenanga Investment Bank, Muhammad Saifuddin Sapuan, mengatakan langkah populis seperti bansos tunai dan subsidi memang penting untuk menjaga daya beli masyarakat, namun konsekuensinya tidak kecil.
"Langkah ini mendorong permintaan domestik, tetapi pembiayaannya akan membebani target fiskal," ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia (CNA).
Hal senada disampaikan Kathleen Chen dari Fitch Ratings. Ia menilai, lambatnya rasionalisasi subsidi bisa menghambat target pemerintah untuk memangkas defisit fiskal menjadi 3% pada 2028.
"Utang pemerintah diperkirakan tetap tinggi, sekitar 76,5% dari PDB pada 2025. Penurunan defisit akan sangat bertahap," kata Chen.
Selain itu, Anwar juga mengumumkan alokasi tambahan untuk program distribusi bahan pokok murah, serta menjanjikan peningkatan skema bantuan sosial lainnya. Pemerintah juga menetapkan 15 September sebagai hari libur nasional tambahan untuk memperpanjang perayaan Hari Malaysia dari 13-16 September.
Inflasi Malaysia tercatat mulai melandai, namun tekanan harga bahan makanan tetap terasa. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 1,1% pada Juni dibandingkan tahun lalu, tetapi harga makanan dan minuman naik 2,1% dalam periode yang sama.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Airlangga Tiba-Tiba Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Ada Apa?
