Kena Ancaman Keras Prabowo, Bos Penggiling Padi Buka Suara Bilang Gini

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia

23 July 2025 19:40

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto dengan keras mengancam pengusaha serakah yang merusak ekonomi dan merugikan warga Indonesia. Termasuk pengusaha penggilingan padi yang nakal dan tak mau mematuhi ketentuan pemerintah.

Padahal, tukasnya, penggiling padi sudah menikmati keuntungan Rp2 triliun per bulan selama musim panen.

Prabowo bahkan telah memerintahkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar segera melakukan penyelidikan dan bertindak tegas. Hal itu disampaikannya saat peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Prabowo mengaku, sekitar 2,5 bulan lalu menerima laporan tentang aksi pengusaha penggilingan nakal. Diceritakan, penggiling padi yang nakal itu bahkan berskala besar. Mereka tidak mau mematuhi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) padi petani yang dipatok Rp6.500 per kg gabah kering panen (GKP). Ketentuan HPP ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor (Inpres) 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. Aturan itu dikeluarkan (27/3/2025).

Baca:

Prabowo Tunjuk Sosok Penyebab RI Rugi Rp100 T, Sebut Pengkhianatan

Penggiling Padi Beri Respons, Beberkan Fakta

Saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mendukung jika pemerintah menindak tegas penggiling padi curang.

"Kalau menurut pemerintah ada yang nakal (setuju untuk diperingatkan dan bila perlu ditindak). Karena yang dirugikan, di samping konsumen juga penggilingan padi lainnya yang bekerja dengan baik," kata Sutarto, Rabu (23/7/2025).

"Mngkin pemerintah punya data kecurangan dikaitkan dengan besarnya pabrik beras/ penggilinganya. Ssepertinya di media sudah disebutkan merek-merek beras, dan bisa diketahui siapa produsernya," tambahnya.

Di sisi lain, Sutarto menegaskan, pelaku usaha penggiling padi sudah melaksanakan ketentuan HPP Rp6.500 per kg GKP.

"Saat ini karena supply gabah di lapangan turun, justru harga GKP naik sampai di atas Rp7.000," ungkapnya.

Terkait keuntungan usaha penggiling padi, Sutaryo menambahkan, untuk yang skala kecil dalam 1 hari bekerja hanya menggiling sekitar 10-15 ton bahan baku gabah. Sedangkan yang skala menengah mengolah leboh 15-30 ton gabah per hari.

Untuk yang skala besar, biasanya mengolah leboh dari 30 ton. Bisa 50, 200 ton, bahkan lebih 500 ton gabah per harinya.

"Keuntungan penggilingan padi rata-rata pada keadaan normal sekitar 1-2%. Bisnis beras di Indonesia selama setahun diperkirakan Rp500 triliun. Hampir separuhnya adalah untuk untuk pembelian bahan baku di tingkat petani, mungkin sekitar Rp200 triliun," bebernya.

"Sekitar Rp50 triliun untuk distribusi sampai konsumen. Jadi secara nasional diperkirakan sekitar Rp250 triliun kegiatan untuk prosesing yang di dalamnya termasuk keuntungan penggilingan padi," jelas Sutarto.

Baca:

Wamentan Inspeksi Gudang Penggiling Padi Bulog di Karawang, Ada Apa?

Negara Rugi Rp100 Triliun

Presiden Prabowo mengatakan, usai aksi nakal penggiling padi curang, muncul lagi pengusaha yang menipu label kemasan beras premium. Prabowo pun geram.

"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi (HET). Saudara-saudara, ini adalah penipuan. Ini adalah pidana," warnin Prabowo.

"Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun, tiap tahun," ucapnya lantang.

Padahal, lanjutnya, pemerintah harus mencari uang ke sana sini untuk menambah anggaran negara.

"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, bea cukai inilah, dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati hanya 4-5 kelompok usaha," tukas Prabowo.

"Ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak Bupati, banyak Gubernur yang hadir, ribuan Kepala Desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat," ucapnya.

Prabowo menegaskan tidak terima aksi pengkhianatan itu. Dan memerintahkan agar diusut tuntas.

"Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan sleuruh perundang-undangan dan peraturan berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ancam Prabowo.

Padahal, jika uang Rp100 triliun itu bisa diamankan, Indonesia bisa memperbaiki seluruh 330.000 sekolah di Indonesia dalam 3,5 tahun.

"Ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat. Ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin Anda setia kepada rakyat Indonesia, kepada kedaulatan Bangsa Indonesia. Usut! Tindak!," tegas Prabowo.