Begini Cara Sri Mulyani Hemat Anggaran Snack saat Rapat

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi anggaran sejak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2020 silam.

Salah satu bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan di antaranya ialah meminimalisir pengadaan kudapan atau snack rapat.

"Jadi kalau di Kemenkeu sekarang kalau snacknya itu ditaruh di pinggir, jadi kalau yang mau mengambil silakan," kata Suahasil saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7/2025).

Baca: Sri Mulyani: Kejadian di Ukraina, Gaza & Iran Beri Pelajaran Buat RI

Selain minimalisasi pengadaan kudapan rapat, efisiensi juga dilakukan dengan digitalisasi proses bisnis, pengendalian belanja birokrasi seperti belanja ATK, souvenir, perjalanan dinas, konsinyering, serta honorarium, hingga kebijakan negative growth jumlah pegawai.

Adapula dalam bentuk konsolidasi pengadaan aset secara terpusat, pembayaran belanja pegawai terpusat, pembentukan tim secara selektif, standarisasi biaya output dan harga barang, digitalisasi pembelajaran, implementasi e-perjadin, layanan bersama satker lingkup Kemenkeu, serta kolaborasi pelaksanaan kegiatan kehumasan.

Suahasil mengatakan, total efisiensi anggaran pada 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 itu mencapai Rp 2,82 triliun. Lalu, dilanjutkan dengan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp 8,99 triliun.

Efisiensi anggaran pada 2025 itu membuat anggaran Kementerian Keuangan menyusut dari Rp 53,19 triliun menjadi Rp 44,20 triliun. Dilakukan dengan prioritas efisiensi anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor, serta penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien.

Baca: Kemenkeu Klaim Efisiensi Anggaran Rp2,82 Triliun Sejak Covid

Suahasil memastikan, Kementerian Keuangan akan terus melanjutkan program disiplin anggaran atau efisiensi ini untuk tahun anggaran 2026 melalui perluasan efisiensi, seperti penguatan budaya efisiensi anggaran namun tetap efektif, perluasan standarisasi harga satuan atau kegiatan, pengendalian belanja birokrasi yang lebih luas, hingga implementasi smart office.

"Komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode Covid kita lanjutkan ke depan tanpa mempengaruhi output," paparnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026, dari pagu indikatif yang direncanakan. Namun, besarannya masih jauh lebih rendah dari total anggaran pada 2025 yang sebesar Rp 53,19 triliun.

Pagu indikatif atau pagu awal yang ditetapkan untuk Kementerian Keuangan hanya senilai Rp 47,13 triliun pada 2026, namun total anggaran itu baru bisa memenuhi kebutuhan segelintir program strategis, yakni dukungan manajemen, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta pengelolaan penerimaan negara.

Sedangkan program lain seperti kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara belum tercakup dalam pagu indikatif, sehingga memerlukan usulan tambahan senilai Rp 4,88 triliun, sehingga total kebutuhan anggarannya menjadi Rp 52,017 triliun pada 2026.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Istana Tegaskan Stafsus Kementerian Dibatasi 5 Saja!