Bapanas Minta Tambah Anggaran Jadi Tembus Rp16 Triliun, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran besar-besaran untuk tahun 2026, dari pagu awal Rp79,4 miliar menjadi Rp16,1 triliun. Usulan tersebut sudah diterima Komisi IV DPR RI dan akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPR RI.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diajukan agar program bantuan pangan nasional bisa berjalan terencana dan tidak bergantung pada pengajuan dadakan seperti sebelumnya.

"Biasanya mekanismenya kan kalau anggaran diajukan, kemudian nanti DPR akan menyetujui, kan begitu ya. Untuk bantuan pangan dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) itu pengajuannya selalu berdasarkan kondisi di lapangan. Alangkah lebih baiknya, atau idealnya itu dianggarkan dari awal," jelas Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Ia mencontohkan, untuk program bantuan pangan kepada 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bapanas membutuhkan sekitar 180 ribu ton beras per bulan. Sementara untuk SPHP, diperlukan sekitar 1,5 juta ton beras sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

"Jadi itu yang coba kita dudukkan, supaya itu terencana dengan baik. Kalau selama ini seolah-olah tidak terencana, karena dadakan. Nah, kita mencoba memasukkan (anggaran untuk bantuan pangan dan SPHP) itu di anggaran, sehingga sepanjang tahun 2026 itu nggak perlu nunggu-nunggu lagi," katanya.

Adapun jika disetujui, anggaran sebesar Rp16,1 triliun akan digunakan untuk tambahan anggaran reguler sebesar Rp250 miliar, bantuan pangan sebesar Rp13,71 triliun, bantuan bencana alam sebesar Rp13,14 miliar, dan program SPHP sebesar Rp2,05 triliun.

Baca: 1,3 Juta Ton Beras SPHP dari Bulog Siap Meluncur, Ini Harga-Aturannya

Arief juga menjelaskan, meski anggaran diusulkan untuk satu tahun penuh, penggunaannya tetap akan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Misalnya, jika harga beras stabil dan panen raya berlangsung baik, intervensi bisa dihentikan sementara.

"Kalau SPHP, kalau harganya naik itu kita keluarkan. Kalau harganya baik-baik saja perlu nggak? Kalau nggak perlu ya nggak usah. Tapi sepanjang yang saya tahu sih kita masih perlu. Karena semester 1 dan 2 itu beda (panennya). Kalau ada panen raya ya kita stop," terang dia.

"Sepanjang tahun itu maksudnya, anggarannya bisa dipakai sepanjang tahun, tapi sambil lihat kondisinya," sambungnya.

Menurut Arief, alokasi anggaran seperti ini sudah dua tahun berturut-turut diusulkan pihaknya, namun belum pernah disetujui. Tahun ini, pihaknya tetap optimistis sambil menghargai keputusan akhir dari DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tugas kita sebagai kepala lembaga menyampaikan usulan yang terbaik. Apabila nanti di akhirnya ada kepentingan yang lebih penting, lebih urgent, itu kita harus apresiasi juga sama teman-teman di Banggar," pungkasnya.

Baca: DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Badan Pangan 2026 Jadi Rp 16,1 T

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mulai Juni Prabowo Bakal Gelontorkan Bantuan Pangan-Subsidi Upah