Ini Alasan Konkret BLT Harus Tetap Disaluarkan Pemerintah Buat Rakyat

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, mengungkapkan alasan mendasar program bantuan langsung tunai (BLT) tak boleh dihilangkan pemerintah.

Arief berpendapat, program BLT yang menjadi bagian dari program bantuan sosial atau bansos bukan dalam rangka memanjakan masyarakat tak mampu, karena dalam kehidupan sosial akan selalu ada masyarakat yang tidak beruntung, atau tak memiliki akses modal sejak awal fase kehidupannya.

Baca: Bocoran DPR: 24 Nama Dubes LBBP Sudah Lolos Fit and Proper Test

"Jadi, apa artinya? kita itu memberikan proteksi kepada mereka yang kebetulan memang dia tidak beruntung. Dan itu selalu ada, akan selalu ada. Meski ada yang bilang jangan dikasih bantuan, nanti malas," kata Arief dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/7/2025).

Arief mengatakan, ada banyak riset yang telah menunjukkan bahwa kemiskinan mayoritas bukan disebabkan seseorang malas bekerja, melainkan murni sebatas ketidakberuntungannya. Sebaliknya, orang yang kaya atau mampu mendapat akses modal sejak tahapan awal kehidupannya juga disebabkan keberuntungannya semata.

"Jadi, semuanya berdasarkan keberuntungan, lebih dari setengahnya, ada bukunya itu, dan saya setuju seperti itu. Coba, pertaruhan pertama manusia apa? Mereka tidak bisa memilih orang tua, dan orang tua akan berpengaruh kepada anaknya. Don't deny it, itu fakta. Karena kita tidak bisa memilih orang tua," ucap Arief.

Baca: Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

"Dan Joseph E. Stiglitz (Peraih Hadiah Nobel) dia pernah bilang the most important strategy in your life is choosing your parents, jadi sepanjang kita belum bisa memilih orang tua, BLT itu perlu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia pun sampai detik ini masih mengandalkan program BLT atau bansos sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial (social protection). Hingga Semester I-2025 nilainya telah mencapai Rp 78 triliun atau setara 57,7% dari pagu tahun ini.

Meski begitu, Arief mengakui, penyaluran BLT atau bansos harus diarahkan sesuai dengan data yang kongkrit. "Kalau misalkan ekonomi sudah pada tahap full employment-nya, sudah pada tahap ekonomi itu sudah bukan resesi lagi, itu biasanya Keynesian itu luruh dengan sendirinya," ujarnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penasihat Khusus Prabowo Usulkan Subsidi BBM Dialihkan Jadi BLT