Ramai-Ramai! Menteri Prabowo Minta Tambahan Anggaran 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri-menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan persetujuan tambahan anggaran untuk 2026, saat rapat kerja dengan DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi misalnya, telah meminta penambahan anggaran Kementerian Perhubungan senilai Rp 13,26 triliun dari pagu indikatif 2026 yang besarannya ialah Rp 24,4 triliun. Dengan begitu, total anggaran tahun depan menjadi Rp 37,66 triliun.

"Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu indikatif tahun 2026, utamanya mencakup kebutuhan layanan keperintisan dan pemenuhan prioritas keamanan dan keselamatan transportasi," ucap Dudy saat rapat kerja dengan Komisi V DPR, Jakarta, dikutip Rabu (9/7/2025).

Baca: Serapan Anggaran Kemenhub Baru Capai 32% di Semester I-2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy juga telah meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk menambah anggaran 2026 sebesar Rp 2,01 triliun dari total pagu indikatif Rp 764,48 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 2,77 triliun.

"Penugasan strategis semakin banyak dan dengan adanya prioritas yang harus segera disiapkan termasuk melaksanakan visi misi dan program presiden," ujar Rachmat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran Kementerian BUMN untuk 2026 sebesar Rp 454 miliar, dari pagu indikatif yang dirancang Kementerian Keuangan bersama Bappenas sebesar Rp 150 miliar. Dengan demikian, totalnya menjadi Rp 604 miliar.

Baca: Erick Thohir Akan Berkantor di Danantara Seminggu Sekali

Erick mengungkapkan, anggaran yang telah ditetapkan dalam pagu indikatif hanya dapat menutupi kebutuhan untuk gaji pegawai dan operasional minimum. "Sehingga kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," ujarnya saat Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi VI, Jakarta, Selasa (8/7).

Lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,05 triliun untuk 2026. Agus menyebutkan pagu indikatif yang saat ini diterima Kementerian Perindustrian untuk 2026 hanya sebesar Rp1,93 triliun. Sedangkan kebutuhan total anggaran Kemenperin untuk 2026 Rp3,98 triliun.

Baca: Erick Thohir Hitung Perum Bisa Sumbang Rp300 M ke Pemerintah di 2026

"Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp2,05 triliun untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program-program prioritas," ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan ini untuk menambal pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 7,75 triliun.

"Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,36 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp 12,615 triliun," ujar Ismail dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca: Ngeri, OJK Blokir 17.026 Rekening Bank Terkait Judi Online

Selain para menteri itu, jajaran menteri koordinator telah lebih dulu menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran pada 2026. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permohonan penambahan anggaran Rp 272,9 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Tambahan ini untuk menambal pagu indikatif pada tahun depan yang hanya Rp 137 miliar. Anggaran itu anggap hanya berisi alokasi anggaran operasional kantor saja, seperti belanja pegawai sebesar Rp 62,8 miliar dan kebutuhan dasar esensial kantor sebesar Rp 74,1 miliar.

"Memerlukan tambahan anggaran ketua, memerlukan tambahan Rp 272,9 miliar. jadi total pagu anggaran untuk 2026 akan mengusulkan Rp 410 miliar," kata Zulhas, dalam paparannya saat Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senin (7/7/2025).

Menteri Koordinator bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meminta anggaran kementeriannya ditambah sebesar Rp 100,6 miliar pada tahun 2026 mendatang, sehingga totalnya menjadi Rp 225,24 miliar.

Baca: Anggaran 2026 Turun, Kepala Bappenas Curhat: Memberatkan!

Yusril menjelaskan pada tahun ini telah mendapatkan anggaran Rp 209,21 miliar setelah melalui proses penambahan maupun penghematan anggaran. Kemudian pada 2026 ini kementeriannya hanya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 124,633 miliar.

"Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan kiranya dapat disetujui oleh pimpinan penambahan anggaran yang kami perlukan sehingga mendekati yang kami usulkan pada tahun 2025 sebesar Rp 325 miliar," ucap Yusril.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meminta tambahan anggaran sebesar Rp 207,218 miliar untuk 2026. Pratikno mengatakan total kebutuhan anggaran yang dirancang pada 2026 mencapai Rp 304 miliar lebih. Sedangkan total pagu indikatif yang didapat berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas hanya Rp 106,8 miliar.

"Untuk itu kami mengusulkan permohonan usulan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar. Itu agar kita bisa menjalankan tugas memenuhi kebutuhan manajemen baik itu belanja operasional 9 bulan, belanja pegawai juga kurang itu, dan juga program koordinasi yaitu sinkronisasi koordinasi selama 12 bulan," kata Pratikno.

Tak ketinggalan, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 200,9 miliar untuk 2026 mendatang.

AHY menjelaskan bahwa berdasarkan surat pagu indikatif yang disampaikan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, besaran anggaran yang direncanakan sebelumnya sebesar Rp 115,7 miliar, namun kebutuhan totalnya ialah Rp 315,9 miliar.

"Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sekaligus usulan permohonan tambahan sebesar Rp 200,2 miliar," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG) meminta tambahan anggaran 2026 lebih besar dari tahun ini. Nilainya hampir 7 kali dari pagu awal, yakni mencapai Rp 728,8 miliar.

BG mengungkapkan berdasarkan surat bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif pada 2026 sebesar Rp 126,5 miliar. Namun menurutnya angka itu belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif.

"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar), Senin (7/7/2025).

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rincian Uang Rapat hingga Perjalanan Dinas Menteri Prabowo