PBB Rilis Daftar Perusahaan Terkait Genosida Israel, Ada Google hingga

Jakarta, CNBC Indonesia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan mengejutkan terkait dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dunia dalam genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Laporan berjudul "From Economy of Occupation to Economy of Genocide" itu disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina, Francesca Albanese.

Laporan ini menyelidiki peran sektor korporasi yang dianggap menopang proyek kolonial Israel di wilayah pendudukan, dari aktivitas militer hingga ekonomi. Disebutkan, keterlibatan dunia usaha bukan hanya dalam bentuk dukungan teknologi atau logistik, tapi juga pendanaan dan investasi yang memperkuat sistem apartheid, penjajahan, hingga genosida.

"Hukum internasional mengakui berbagai tingkat tanggung jawab masing-masing memerlukan pengawasan dan akuntabilitas, khususnya dalam kasus ini, di mana penentuan nasib sendiri dan keberadaan suatu bangsa dipertaruhkan. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengakhiri genosida dan membongkar sistem global yang telah mengizinkannya," tulis laporan tersebut.

Berikut daftar perusahaannya dirangkum dari website un.org:

Perusahaan Teknologi Terlibat Sistem Pengawasan dan Militer

Sejumlah raksasa teknologi asal Amerika Serikat masuk dalam laporan ini. IBM, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, hingga Palantir disebut memasok teknologi pengawasan, pengumpulan data, serta kecerdasan buatan yang digunakan oleh militer dan lembaga keamanan Israel.

IBM disebut mengelola basis data biometrik warga Palestina melalui kerja sama dengan otoritas imigrasi Israel.

Google dan Amazon menandatangani kontrak infrastruktur cloud senilai US$1,2 miliar untuk mendukung sistem militer dan pengawasan Israel.

Microsoft menyediakan sistem komputasi yang terintegrasi dengan militer dan kepolisian sejak awal 2000-an. Palantir menyediakan teknologi intelijen dan pemetaan target untuk operasi militer Israel.

Sektor Militer: Lockheed Martin hingga Caterpillar

Laporan juga menyebut perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Leonardo S.p.A sebagai pemasok utama persenjataan, termasuk jet tempur F-35 dan F-16 yang digunakan untuk menyerang Gaza sejak Oktober 2023.

Tak kalah mencolok, Caterpillar Inc. dituduh menyediakan buldoser militer yang digunakan dalam penghancuran massal bangunan di Gaza, termasuk rumah, rumah sakit, dan tempat ibadah.

Energi, Infrastruktur, dan Pariwisata Tak Luput

Chevron, Glencore, dan Drummond Company hingga BP dituding terlibat dalam penyediaan energi yang mendukung operasi militer Israel, termasuk pasokan batu bara dan gas.

Perusahaan alat berat seperti HD Hyundai, Doosan, dan Volvo disebut memasok alat penghancur yang digunakan untuk meratakan permukiman Palestina. "Khusus sejak tahun 2000, mesin Volvo telah digunakan untuk menghancurkan wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem timur dan Masafer Yatta," tulis laporan.

"Selama lebih dari satu dekade, mesin HD Hyundai telah digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina dan menghancurkan lahan pertanian, termasuk kebun zaitun," tulis laporan itu.

Platform pariwisata Booking.com dan Airbnb dilaporkan mempromosikan properti di pemukiman ilegal Israel, dengan keuntungan signifikan selama periode konflik. Airbnb telah meningkatkan keuntungan di Israel, tumbuh dari 139 iklan pada tahun 2016 menjadi 350 pada tahun 2025. Perusahaan disebut mampu mengumpulkan komisi hingga 23%.

"Iklan-iklan ini terkait dengan pembatasan akses Palestina ke tanah dan membahayakan desa-desa di sekitarnya. Di Tekoa, Airbnb memungkinkan pemukim mempromosikan "komunitas yang hangat dan penuh kasih," dengan menutupi kekerasan pemukim terhadap desa Palestina tetangga Tuqu," muat laporan itu.

Lembaga Keuangan dan Investor Global

Laporan juga menyoroti peran lembaga keuangan global yang membeli obligasi pemerintah Israel yang digunakan untuk membiayai anggaran militer. BNP Paribas dan Barclays disebut menjamin obligasi negara Israel.

Raksasa investasi seperti BlackRock, Vanguard, dan Allianz PIMCO disebut menyalurkan miliaran dolar ke obligasi Israel dan saham perusahaan yang terlibat dalam genosida. Entitas-entitas keuangan ini menyalurkan miliaran dolar ke dalam obligasi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam pendudukan dan genosida Israel.

"Entitas-entitas ini menjadi tulang punggung finansial sistem pendudukan dan genosida," tegas laporan itu.

PBB menekankan pentingnya akuntabilitas sektor swasta dalam kasus pelanggaran HAM berat. Meski laporan ini belum mengarah pada sanksi hukum, tekanan internasional terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan akan meningkat, termasuk potensi boikot konsumen dan desakan divestasi dari investor etis.