RI Hati-Hati! Tarif Trump Berlaku 9 Juli, Kalau Belum Deal Piye?

Jakarta, CNBC Indonesia - Penundaan tarif resiprokal (timbal balik) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan segera berakhir. Tepat 9 Juli nanti, puluhan negara akan mendapatkan pil pahit kenaikan tarif impor barang di negeri Paman Sam.

Hingga kini banyak negara yang berjuang untuk mencapai kesepakatan dengan AS. Perlu diketahui, tarif timbal balik akan mengenakan pungutan dasar sebesar 10% ke puluhan negara dengan tarif khusus yang lebih tinggi ke negara-negara lain yang memiliki defisit perdagangan yang besar dengan Washington.

Mengutip para analis, setidaknya ada tiga kemungkinan yang akan dihadapi negara-negara dunia. Mulai dari mereka dapat mencapai kerangka kerja untuk sebuah kesepakatan atau menerima jeda baru yang diperpanjang pada tarif yang lebih tinggi atau melihat lonjakan pungutan.

Kesepakatan

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam sebuah wawancara di CNBC International bahwa sebenarnya sudah ada sekelompok kesepakatan yang tercipta dengan sejumlah negara, jumat lalu. Namun sayangnya belum ada pengumuman detil.

"Akan ada sekelompok kesepakatan yang akan kami dapatkan sebelum 9 Juli," katanya.

Meski begitu, para analis menilai negara-negara itu pastilah mitra dagang utama AS. Dalam data AFP, setidaknya ada 18 negara yang menjadi mitra utama AS.

"Vietnam, India, dan Taiwan tetap menjadi kandidat yang menjanjikan untuk sebuah kesepakatan," kata wakil presiden Asia Society Policy Institute (ASPI) Wendy Cutler.

Perlu diketahui, tanpa kesepakatan, tarif resiprokal Vietnam naik dari garis dasar 10% menjadi 46%. Sementara India menjadi 26% dan Taiwan menjadi 32%.

Hal sama juga dikatakan ketua ekonomi internasional di Atlantic Council, Josh Lipsky. Ia mengutip perpanjangan perjalanan negosiator India ke AS baru-baru ini dengan menyatakan bahwa "tampaknya menjadi yang terdepan".

"Jepang termasuk dalam kategori itu, tetapi keadaan telah sedikit mundur," kata Lipsky, merujuk pada kritik Trump pada hari Senin atas apa yang disebut presiden sebagai keengganan Jepang untuk menerima ekspor beras AS.

"Namun, kesepakatan tersebut tidak mungkin menjadi pakta perdagangan penuh," tambahnya dengan menyebutkan kompleksitas dalam menegosiasikan perjanjian tersebut.

Sejauh ini AS baru mengumumkan Inggris sebagai negara yang sudah mencpai kesepakatan. Pekan lalu, Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan China.

Perpanjangan Penundaan Baru

Bessent sempat mengatakan bahwa negara-negara yang bernegosiasi dengan itikad baik dapat mempertahankan tarif mereka pada garis dasar 10%. Tetapi perpanjangan jeda pada tarif yang lebih tinggi akan bergantung pada sang presiden sendiri, Trump.

"Dengan pemerintahan baru, Korea (Korsel) tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan perpanjangan," kata Cutler lagi.

"Banyak negara akan jatuh ke dalam kategori ini, menerima penangguhan tarif lebih tinggi yang dapat berlangsung hingga Hari Buruh, yang jatuh pada tanggal 1 September," klaim Lipsky.

Sebelumnya, Bessent sempat mengatakan bahwa Washington dapat menyelesaikan agendanya untuk kesepakatan perdagangan pada Hari Buruh di AS. Ini ditandai analis sebagai sebuah sinyal bahwa akan ada lebih banyak kesepakatan tetapi dengan perpanjangan negosiasi yang berlanjut hingga setelah Juli.

Tarif Benar-Benar Diberlakukan

Namun, bagi negara-negara yang dianggap "keras kepala", AS tarif dapat kembali ke tingkat yang lebih tinggi yang diumumkan Trump sebelumnya. Hal ini juga diperingatkan Bessent, dengan tarif berkisar antara 11% hingga 50%.

"Penolakan Jepang untuk membuka pasar berasnya, ditambah dengan penolakan AS untuk menurunkan tarif otomotif, dapat menyebabkan pemberlakuan kembali tarif timbal balik Jepang sebesar 24%," kata Cutler memperingatkan.

Trump sendiri mengatakan pada hari Selasa bahwa kesepakatan perdagangan tidak mungkin terjadi dengan Jepang. ia mengatakan negara tersebut dapat membayar tarif 30-35% atau berapa pun yang ditentukan AS.

Uni Eropa juga berisiko mengalami tarif yang kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Sekitar 20% yang diumumkan pada bulan April atau 50% yang baru-baru ini diancamkan Trump.

Kanada juga bisa dikenai tarif. Trump baru-baru ini mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perundingan dagang dengan Kanada sebagai balasan atas pajak layanan digital negara tersebut, yang akhirnya dikatakan Ottawa akan dibatalkan.