Dirut Pupuk & Bos Asosiasi Tuna Puji Zulhas Berani Sederhanakan Aturan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dalam menyederhanakan aturan distribusi pupuk beberapa waktu lalu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, dan Ketua Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Saut Hutagalung, menilai langkah ini sebagai terobosan yang sangat membantu dunia usaha dan petani.

Dalam sektor pertanian, pupuk memiliki peran yang sangat krusial. Rahmad Pribadi menegaskan bahwa swasembada pangan adalah salah satu sasaran strategis pembangunan nasional. Menurutnya, tanpa pupuk, produktivitas pertanian akan menurun drastis.

"Kalau sudah berbicara swasembada pangan, pasti kita bicara produksi. Kalau bicara produksi pertanian, tidak bisa lepas dari pupuk. Pupuk kontribusi pada produktivitas pertanian itu 62%. Jadi jenis tanaman yang sama di lokasi yang sama, dipupuk dan tidak dipupuk itu bedanya 62%. Jadi super signifikan," kata Rahmada dalam CNBC Indonesia Food Summit, Rabu (19/3/2025).

Namun, selama ini distribusi pupuk seringkali terhambat oleh banyaknya regulasi. Hal ini membuat akses petani terhadap pupuk menjadi lebih sulit. Rahmad mengungkapkan, sebelumnya ada 145 regulasi yang mengatur distribusi pupuk, mulai dari Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Perdagangan, hingga aturan lainnya.

"Bayangin ada 145 regulasi. Permentan jumlahnya banyak. Ada Permendag, ada peraturan segala macam. Itu dipangkas. Dampaknya menjadi lebih mudah," ujarnya.

Dengan penyederhanaan ini, katanya, petani kini bisa lebih cepat mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan. Bahkan, Rahmad menyebut ini sebagai sejarah baru dalam distribusi pupuk.

"Pertama kali dalam sejarah, pupuk itu bisa ditebus secara serentak oleh petani yang mempunyai alokasi sejak tanggal 1 Januari. Jadi kalau dibandingkan performance kinerja year-on-year sampai 17 Maret itu growth 33%," ungkap dia.

Pertumbuhan distribusi pupuk sebesar 33% ini tentu membawa dampak positif bagi produksi pertanian, mengingat kontribusi pupuk terhadap produktivitas mencapai 62%. Rahmad juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk agar produksi pertanian tidak terganggu.

Sementara itu, di sektor perikanan, penyederhanaan aturan juga membawa angin segar. Ketua Asosiasi Tuna Indonesia, Saut Hutagalung mengapresiasi upaya Kemenko Pangan yang dinahkodai Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam menyederhanakan alur regulasi distribusi.

"Saya senang Pak Menko Pangan (Zulhas) memberikan gambaran yang menyejukkan dunia usaha karena dukungan regulasi dan kebijakan sangat menentukan," kata Saut dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, meski ekspor tuna setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun di saat bersamaan Indonesia juga masih menghadapi ketidakkonsistenan regulasi, maka hal itu tentu saja akan berdampak buruk bagi daya saing Indonesia di pasar global. Ia pun mencontohkan bagaimana aturan yang tumpang tindih bisa membuat ekspor lebih sulit.

"Misalnya, tuna kita sudah bisa diekspor utuh, tetapi saat Jepang meminta tambahan bumbu seperti kecap khas mereka, urusannya bukan lagi di KKP, tapi di Badan POM. Akibatnya, pelaku usaha memilih mengekspor ke Vietnam karena di sana lebih mudah mengurus semua dokumen," jelasnya.

Oleh karena itu, Saut menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar kebijakan lebih mendukung industri. Ia menilai, dialog antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dibangun agar tidak ada kebijakan yang justru menghambat perkembangan industri.

"Kita bangun dialog, kebijakan, regulasi, dari hulu ke hilir. Makanya, saya puji Pak Menko karena bisa mendudukkan semua pihak dalam satu meja. Dialog harus dibangun terus, tantangan besar, tapi kalau ada dialog, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan," pungkasnya.