
Gas Diprioritaskan Untuk Dalam Negeri, Bahlil Siap Kena Oceh Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah merencanakan konsesi gas yang ada di dalam negeri akan diutamakan untuk keperluan di dalam negeri, seperti untuk pembangkit listrik hingga hilirisasi.
Atas kebijakan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyakini kebijakan tersebut berpotensi menjadi 'buah bibir' dari negara lain. Maklum, kebijakan ini akan mengganggu ekspor ke negara-negara lain.
"Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu. Karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelas Bahlil dalam acara Peresmian PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Walaupun begitu, Bahlil mengatakan pihaknya tetap membuka kemungkinan Indonesia untuk mengekspor gas, hal itu apabila kebutuhan akan gas di dalam negeri sudah memenuhi.
Ekspor gas juga dimungkinkan untuk dilakukan jika diizinkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. "Kalau kita belum cukup (memenuhi kebutuhan gas), mohon maaf Bapak Presiden atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup kita akan melakukan ekspor," tegasnya.
Selain untuk kebutuhan program hilirisasi, Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan gas di dalam negeri tahun 2025 ini dialokasikan hingga 71% untuk kebutuhan proyek energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan untuk tahun 2025 hingga 2030, beber Bahlil, kebutuhan gas mencapai 1.471 Miliar British Thermal Unit per hari (BBTUD).
Angka tersebut akan terus meningkat hingga 2.659 BBTUD yang terhitung hingga tahun 2034 mendatang.
"Pada tahun 2025 kebutuhan gas kita untuk meng-cover 71% energi baru terbarukan dari 2025 sampai 2030 itu kurang lebih sekitar 1.471 BBTUD dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan di setiap regional dimana pada tahun 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD," paparnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Dikabarkan Bakal Surplus Gas di Tahun 2026, Berapa Banyak?