ESDM Pastikan Pasokan Gas Untuk Kebutuhan Domestik Aman!
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan gas bumi untuk kebutuhan domestik, khususnya sektor industri dalam kondisi aman.
Adapun, guna memastikan hal tersebut, Kementerian ESDM menggelar rapat koordinasi bersama PT PGN Tbk, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, serta pelaku industri pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait implementasi HGBT.
Menurut dia, pemerintah melakukan pencocokan (matching) antara ketersediaan gas dari sisi hulu dengan kebutuhan riil industri. Langkah ini dilakukan agar tidak muncul lagi perbedaan data yang kemudian memunculkan klaim adanya kekurangan pasokan gas.
"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," ujar Laode di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan pemerintah kini memetakan secara rinci volume pasokan gas dari hulu dan kebutuhan masing-masing industri. Dengan begitu, potensi kekurangan pasokan dapat diantisipasi sejak awal.
"Jadi, di situ kita sudah bisa dapat gambaran dari awal bahwa ini cukup atau berapa. Jadi, jangan sudah terjadi kekurangan baru industrinya melakukan klaim bahwa oh, ini kita kekurangan HGBT nih padahal belum tentu seperti itu kenyataannya," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan harga gas yang dikeluhkan sejumlah pelaku industri tidak terjadi karena kekurangan pasokan gas nasional.
Menurut dia, kenaikan hanya terjadi pada industri yang menggunakan skema harga non Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sebagaimana diketahui, terdapat dua jenis harga gas yang diberlakukan untuk industri, yakni tarif kebijakan gas murah (HGBT) dan non HGBT.
"Kalau gas secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Kan ada dua, ada HGBT yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum," kata Bahil usai acara Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
terutama di wilayah Jawa Barat. Sehingga kebutuhan gas harus dipenuhi menggunakan pasokan gas alam cair (LNG) dari wilayah lain di Indonesia.
"Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost," kata Bahlil.
Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi agar beban kenaikan harga tidak terlalu membebani dunia usaha. Bahlil mengatakan dirinya telah menggelar pertemuan dengan asosiasi industri dan serikat pekerja, serta kini sedang melakukan pembahasan teknis bersama PT Pertamina.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]