6 BPRS Ini Raih Penghargaan di BPR Syariah Awards 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia memberikan sejumlah penghargaan kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di BPR Syariah Awards 2024. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi optimisme peran para pelaku industri yang berhasil mendorong pertumbuhan.

Sebanyak 6 BPRS meraih penghargaan untuk kategori Sharia Rural Banks dalam BPR Syariah Awards 2024. Antara lain BPRS HIK Parahyangan, BPRS Botani Bina Rahmah, BPRS Amanah Ummah, BPRS Harta Insan Karimah, BPRS Sukowati Sragen, dan BPRS Patriot.

Diketahui BPRS menghadapi persaingan ketat. Khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BPR maupun BPRS akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang melalui penguatan kelembagaan, serta perluasan kegiatan usaha dan aktivitas.

Perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPRS tentunya tidak luput dari berbagai risiko. Untuk itu, BPR dan BPRS diharapkan memiliki struktur kuat dalam menyerap potensi risiko tersebut sehingga dapat memanfaatkan UU P2SK agar lebih berkembang.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR-BPRS (RP2B) 2024-2027 memuat arah pengembangan dan penguatan struktural sebagai respon terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS ke depan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Baca: Pengusaha Bongkar Situasi RI Kini: Ekonomi Stagnan, Daya Beli Anjlok

Secara umum, RP2B terdiri atas empat pilar utama. Di antaranya penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS, penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya, dan penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Kemudian, empat perangkat pendukung (enabler). Terdiri dari kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur Teknologi Informasi, dan kolaborasi, dan kerja sama sektoral atau interdep.

Lebih jauh, RP2B sebagai peta jalan arah kebijakan bagi BPR dan BPRS memiliki fokus utama pada upaya untuk memperbaiki isu-isu fundamental pada BPR dan BPRS. Sehingga industri BPR dan BPRS mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengelola risiko dengan adanya perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS.

Fokus utama tersebut dituangkan dalam quick wins kebijakan. Di antaranya adalah penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi bagi industri BPR dan BPRS, serta kemudian dilanjutkan dengan penguatan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung bisnis BPR dan BPRS yang berintegritas dan berkelanjutan.

Baca: Harga BBM Tahun 2025 Ikut Kena PPN 12%? Ini Kata Bahlil

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]