Bos Buruh Ungkap UMP Karawang-Jateng Beda Jauh, Minta Ini ke Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan buruh menyoroti rendahnya upah minimum di sejumlah daerah. Jika tetap menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan, buruh menganggap jarak antara wilayah dengan upah kecil dan besar bakal semakin jauh.

"Perbedaan upah minimum dengan formula sekarang yang tinggi makin tinggi, yang bawah makin terseok-seok di bawah, kesenjangan upah makin tinggi, kan ini tidak adil," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/1/2024).

Sorotan mengarah pada dua provinsi yakni Jawa Tengah sebesar Rp2.195.690 serta Yogyakarta yang lebih kecil sebesar Rp2.125.897. Karenanya buruh meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menepati janjinya dalam berpihak ke buruh dalam penetapan upah ini.

"Pertumbuhan ekonomi 5% nggak bisa dinikmati merata karena begitu jauhnya upah minimum, misalnya Karawang Rp 5 juta, tapi Jateng Rp 2 juta, padahal KHL perlu disurvei ulang apa benar KHL Karawang 2,5 kali dari Jateng," sebut Ristadi.

Perbedaan upah yang jauh antara kedua wilayah itu dirasa tidak adil, pasalnya koefisien hidup layak (KHL) dianggap tidak sampai 2,5 kali lipat. Prabowo harus bertindak adil mengingat adanya janji politik kepada buruh saat masa kampanye silam.

"Kita kampanyekan harus ada keadilan, harus menjadi parameter dalam penetapan upah minimum di Prabowo-Gibran, kami KSPN jadi tim kampanye gimana menarik perhatian buruh sehingga menjatuhkan pilihan ke Prabowo-Gibran. Kami ingatkan penetapan upah minimum 2025 jangan sampai lepas dari prinsip-prinsip pemerataan dan penetapan upah minimum janji politik Prabowo-Gibran," sebut Ristadi.