Demi Kerek Lifting, Bahlil Bakal Paksa Kontraktor Migas Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) untuk mempercepat proses Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD). Hal ini diperlukan untuk bisa meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) di Indonesia.

Dalam catatan Menteri Bahlil, terdapat sebanyak 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang sudah dilakukan eksplorasi, namun belum melaksanakan Plant of Development (PoD).

"Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, mereka juga masih banyak alasan, maka tidak menuntut kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Kalau memang mereka tidak punya keseriusan, kita tawarkan kepada investor lain," tegas Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11/2024).

Sejatinya, Bahlil mendapatkan titah dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa mengerek lifting dan mengurangi impor migas.

Dalam catatannya, Indonesia saat ini masih 'kecanduan' impor khususnya minyak mentah sebanyak sekitar 1 juta barel per hari. Maklum, produksi minyak di Indonesia sejauh ini hanya mencapai 600 ribu bph sementara konsumsinya tembus 1,6 juta bph.

"Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua potensi yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengurangi impor. Itu perintahnya," ungkap Bahlil.

Titah selanjutnya, kata Bahlil, adalah menginventarisir aturan-aturan yang tidak mendukung percepatan lifting. Utamanya, Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) dan juga Peraturan Pemerintah (PP). "Supaya kita bagaimana mendorong untuk bisa terjadi peningkatan lifting," terang Bahlil.