Wamen ESDM Ungkap Nasib Pensiun Dini PLTU, Bakal Dilanjutkan?

Ternate, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung membuka peluang bahwa program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat atau pensiun dini akan tetap dilanjutkan.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Menurut dia, pemerintah telah memulai investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah untuk menggantikan peran PLTU secara bertahap.

"Dengan adanya solar panel ya tentu PLTS itu bisa menggantikan sebagian kebutuhan dari PLTU, kemudian itu juga geothermal itu juga bisa menggantikan untuk pembangkit dari PLTU," kata Yuliot di Ternate, dikutip Kamis (31/10/2024).

Baca: Subsidi BBM Cs Bakal Diubah ke BLT, Bahlil Ungkap Formulanya

Meski begitu, Yuliot mengatakan proses pensiun dini PLTU akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi di masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus melakukan kajian mengenai rencana tersebut.

"Jadi sampai dengan 2060 kita net zero emission dengan net zero emission yang sudah ditargetkan itu ya kita akan melihat implementasi pentahapan untuk bagaimana kita penggantian pembangkit yang berasal dari PLTU," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan berdasarkan hasil studi yang pihaknya lakukan, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi dimatikan operasinya lebih awal. Adapun 13 unit PLTU ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW) dengan 66 juta ton CO2.

"Di list itu sudah kita identifikasi banyak tuh urutan-urutannya. Nah ini nanti berikutnya gini. Berikutnya kami akan mengeluarkan dalam bentuk Kepmen. Untuk roadmap retirement PLTU," kata dia di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (21/8/2024).

Meski tidak membeberkan secara detail rincian 13 PLTU yang dimaksud, namun ada beberapa nama-nama PLTU yang disebut Eniya. Misalnya seperti PLTU Suralaya di Banten, PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Ombilin di Sumatera Barat.

"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa itu," ujarnya.

Di samping itu, Eniya membeberkan dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030. Karena itu, pihaknya memilih skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.

"Karena memang ada umur-umur yang sudah tua. Memang ada. Yang kalau istilahnya Pak Menteri itu natural, pensiun secara natural. Ini dibiarkan juga pensiun. Itu sebelum 2030 ada list-nya itu," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article ESDM Bakal Keluarkan Aturan Baru Soal Tata Cara Pensiun Dini PLTU