Awal 2025 Bahlil Targetkan RI Bakal Kuasai 61% Saham Freeport

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
31 October 2024 20:10
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis, 1 September 2022. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PTFI. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Kamis, 1 September 2022. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PTFI. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan rencana penambahasan saham 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) bisa terselesaikan pada awal tahun 2025. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki porsi saham terbesar di Freeport menjadi 61%.

"Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya," beber Bahlil saat ditanya kapan pemerintah menargetkan penambahan saham 10% di PTFI, ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu laporan hasil finalisasi oleh PTFI. Mengingat, sebelumnya fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, pernah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu.

"Jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi (soal tambahan porsi saham pemerintah)," kata Bahlil.

Adapun, rencana penambahan saham milik pemerintah di PTFI sebesar 10% tersebut dikatakan akan ditawar semurah mungkin. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil mengatakan rencana penambahan saham tersebut berpotensi gratis.

"(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," tegasnya.

"Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia, maupun Freeport-McMoran," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah memasuki tahap final.

"Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia," kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.


(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Alasan PTFI Dapat Perpanjangan Seumur Cadangan-Bangun Smelter di Papua

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular