Prabowo Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara, Ini Dia!

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan telah mengantongi nama menteri dalam kabinet 2024-2029. Salah satunya untuk Kementerian Penerimaan Negara.

"Badan Penerimaan Negara menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Menteri nya sudah ada," kata Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, dikutip Rabu (9/10/2024)

Pilihan Redaksi Jadwal Bagi Makan Gratis: PAUD Jam 08.00, SD 10.00, SMP-SMA 12.00 Seram! Gara-Gara Perang, AS & Pilpres Rupiah Gerak Bak Roller Coaster Target Hampir Rp3.000 T, Sri Mulyani: Susah Loh Ngumpulin Pajak! Sri Mulyani Bocorkan Cara Ekonomi RI Tumbuh 8%, Pak Prabowo Bisa Tiru! Kejar Setoran Rp3.000 T, Prabowo Janji Tidak Naikkan Tarif Pajak

Kementerian baru ini tadinya direncanakan bernama Badan Penerimaan Negara. Instansi yang menjadi pecahan dari Kementerian Keuangan, khusus mengejar pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Rumor yang berkembang, beberapa nama muncul sebagai kandidat antara lain Anggito Abimanyu, Bambang Brodjonegoro dan Budi Gunadi Sadikin.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, target penerimaan negara masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu senilai Rp 2.996,9 triliun dengan target pendapatan pajak Rp 2.189,3 triliun.

Hashim mengatakan, target Kementerian Penerimaan Negara itu bukanlah hal yang tidak realistis Tim Prabowo mengaku sudah mendapatkan masukan dari Bank Dunia atau World Bank, termasuk mengejar target rasio pajak menjadi 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Dengan penegakan aturan di bidang perpajakan, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"Karena penegakan aturan di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. So waktu itu World Bank ketemu tim saya mengatakan tidak ada alasan anda tidak akan reach Kamboja dan Vietnam," ucap Hashim.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.

Hashim mengaku bahwa pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi," kata Hashim.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hashim: Anggito Abimanyu Bakal Jadi Menteri Penerimaan Negara