Sri Mulyani Mau Tambah Kuota Rumah Subsidi Rp4,3 T

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
08 October 2024 20:25
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepastian pencairan dana untuk kuota tambahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 atau rumah subsidi menemui titik terang. Pemerintah dikabarkan akan menambah dana kuota tambahan FLPP sebanyak 34 ribu unit atau senilai Rp4,3 triliun. 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, peraturan menteri keuangan (PMK) sudah ditandatangani menteri keuangan Sri Mulyani minggu lalu. Artinya, sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 mendatang akan ada tambahan kuota rumah subsidi.

"Semoga bisa cair di minggu ini karena kita Apersi sudah menunggu-nunggu kuota tambahan FLPP," jelas Junaidi, Selasa (8/10/2024).

Tambahan dana kuota FLPP ini akan mendorong perekonomian karena sektor properti memberikan dampak ikutan yang besar.

Sebelumnya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi bersama Dewan Perwakilan Daerah DPD) Apersi pada akhir September lalu melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan dan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) di kantor Tapera di kawasan SCBD, Jakarta.

"Alhamdulillah, perjuangan Apersi yang melakukan audiensi dan lainnya akhirnya berujung dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri keuangan (KMK) nomor 380 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2024," jelas Junaidi.

Info yang diterima Apersi per hari ini terkait revisi DIPA kuota FLPP sudah selesai di Kemenkeu, selanjutnya proses penetapan dan dilanjutkan proses di Tapera untuk diedarkan kepada bank penyalur.

"Estimasi saya pada Jum'at mendatang sudah bisa realisasi akad KPR FLPP," imbuhnya.

Berdasarkan KMK tersebut, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk FLPP dinaikkan menjadi Rp 17,02 triliun dari sebelumnya Rp 13,72 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, target kuota program FLPP bertambah sebanyak 34.000 unit rumah, sehingga total kuota untuk tahun 2024 meningkat dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit rumah.

Adapun total unit ready stock rumah subsidi yang dimkembangkan anggota Apersi saat ini mencapai 25 ribu unit.


(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Terbengkalai, Rumah Subsidi Salah Sasaran?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular