
Prabowo Bakal Tekan Impor BBM RI, Begini Caranya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto akan terus berupaya memanfaatkan sumber energi dalam negeri dan menekan angka impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu caranya yaitu dengan terus menggencarkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis minyak sawit yakni biodiesel. Bahkan, pemerintahan era kepemimpinan Prabowo Subianto akan menggencarkan pencampuran biodiesel hingga 50% atau B50.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyebut, saat ini Indonesia sejatinya sudah menggunakan biodiesel sebagai bahan campuran BBM sebesar 35% (B35). Pada Januari 2025 pemerintah telah menargetkan peningkatan campuran biodiesel hingga 40% (B40). Ke depannya, pencampuran biodiesel tersebut akan ditingkatkan lagi menjadi 50% (B50).
"Terkait pengurangan impor, sekarang B35, B40 sudah hampir selesai, dalam berbagai kajian yang masih dikaji sekarang oleh tim, pikiran Pak Prabowo ada kemungkinan kalau itu dimungkinkan untuk menjadi B50," beber Bahlil dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2024, di Hotel Luwansa, Jakarta, dikutip Selasa (8/10/2024).
Adapun memang, saat ini pemerintah juga tengah melakukan rencana peningkatan program biodiesel mencapai 40% (B40) yang ditargetkan akan dikomersialisasikan pada tahun 2025 mendatang.
Bahlil menyebut, rencana menuju implementasi B50 dinilai bisa mengurangi jumlah impor BBM dan mendorong program penggunaan energi hijau, khususnya pada masa transisi energi.
"Kita akan kurangi impor (BBM) dan mendorong pada green energy. Di aspek lain, kita tahu hampir semua dunia, orang bicara tentang green energy, terjadi peralihan dari (energi) fosil, batu bara, kepada EBT (Energi Baru Terbarukan). Ini tantangan baru bagi kita," tambahnya.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia, lanjut Bahlil, untuk menerapkan penggunaan energi bersih di dalam negeri dibutuhkan investasi yang besar. Hal itu dinilai harus dilakukan untuk bisa mencapai target Indonesia menuju netral emisi karbon (Net Zero Emissions/ NZE) tahun 2060 mendatang.
"Ini tantangan untuk kita, tapi bagi kita sekarang adalah kalau kita bicara NZE 2060, saya pikir kita masih punya cukup waktu untuk melakukan langkah-langkah yang terukur," tandasnya.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM sendiri saat ini tengah melakukan persiapan pelaksanaan mandatori biodiesel 40% (B40), yang ditargetkan akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025. Hal tersebut menyusul permintaan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan arahan pada rapat pimpinan (Rapim) di lingkungan Kementerian ESDM, Selasa (20/8/2024).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi membeberkan, selain meminta percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET), Bahlil juga meminta agar pengembangan bioenergi dapat menjadi prioritas.
Eniya mengatakan, program mandatori biodiesel yang saat ini baru 35% (B35) ditargetkan dapat digenjot tidak hanya sebatas pada B50, tapi bahkan hingga B60.
"Bioenergi akan menjadi prioritas juga, kita lagi mempersiapkan B40 untuk mandatori ya. Mandatori nanti saya keluarkan Insya Allah ini sudah settle di 1 Januari 2025," kata Eniya usai Rapim di Gedung Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.
Menurut Eniya, untuk menuju ke B40 setidaknya terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh industri, mulai dari mempersiapkan pelabuhannya, pengirimannya, dan logistik.
"Industri harus mempersiapkan ini, investasi akan butuh modal juga. Nah ini kita kasih waktu untuk persiapan sampai dengan Desember," katanya.
Seperti diketahui, setelah sukses menjalankan program B30 yakni campuran antara 30% fatty acid methyl ester (FAME) dan 70% BBM jenis Solar, pemerintah juga telah merilis program B35 sejak 1 Februari 2023 dengan alokasi mencapai 13,15 juta kilo liter (kl) per tahun.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Masih Impor BBM, Target Swasembada Energi Prabowo Bisa Terwujud?
