Titip Pesan ke Prabowo, Pengusaha Minta Pertumbuhan Ekonomi RI 8%

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8% pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Anindya saat acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di kantor Kadin, yang dihadiri CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Anindya mengatakan ada 8 asa cita dan 17 program prioritas dan 320 program turunan yang menjadi fokus program pemerintahan Prabowo mendatang. Hal itu bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pertumbuhan ekonomi 8%.

Baca: Raffi Ahmad Resmi Jabat Waketum Kadin Versi Anindya Bakrie

"Ini tujuannya gimana mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, bukan mengatakan 5 - 5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur, karena perekonomian negara lain dalam keadaan lebih sulit pasca Covid. Tapi with all due respect kita butuh (pertumbuhan ekonomi) 8%, ini karena memang dunia berubah setiap 5 - 10 tahun. Selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi," kata Anindya dalam sambutannya.

Untuk itu dia melihat ada dua hal yang patut disoroti menjadi fokus pemerintahan Prabowo, agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Pertama mengenai peningkatan penerimaan negara, dengan cara reformasi pajak.

"Semua itu butuh uang tak mungkin capai 8% tanpa modal, nah seperti kita ketahui APBN Rp 3600 triliun, sedangkan PDB Rp 22.000 triliun, sehingga gap itu ya macam-macam ada domestic consumption, ada investasi, ekspor, dan lain-lain tapi ini lah peran Kadin," katanya.

Baca: Hashim Bocorkan Mega Proyek Prabowo, Terbentang dari Jakarta ke Gresik

"Satu yang ingin kami highlight adalah untuk mendapatkan revenue reformasi pajak kita ini penting," sambungnya.

Anindya mengaku ada upaya pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Hal ini disambut positif olehnya karena dipercaya bisa meningkatkan penerimaan pajak.

"Saya rasa ini baik karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. tentu dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita pikirkan bersama tidak boleh 100% untung maupun 100% buntung," jelasnya.

Tidak hanya itu Anindya juga menyoroti mengenai pemberdayaan daerah untuk menggerakkan perekonomian. Menurutnya Kadin bisa memberikan kebijakan pemerintah dalam hal sektor riil mengenai hal ini karena ada pengurus Kadin Daerah di kabupaten dan kota, juga asosiasi dan himpunan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekonomi RI Tumbuh 5,11% di Kuartal I, Pengusaha: Belum Maksimal