Media Asing Sorot Demo Besar-besaran Driver Ojol, Singgung Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing menyoroti demo besar-besaran ojek online (ojol) di Indonesia. Hal ini setidaknya dimuat Reuters, yang dilansir oleh laman Singapura Channel News Asia (CNA).

Keduanya membuat artikel berjudul "Indonesian app-based motorcycle taxi drivers strike in protest over low pay". Disinggung bagaimana ribuan ojol melakukan aksi serentak di beberapa kota Kamis, karena upah yang rendah.

"Lebih dari 1.000 pengemudi ojek melakukan aksi mogok di beberapa kota di Indonesia ... untuk memprotes upah rendah, dan meminta pemerintah untuk memberikan lebih banyak perlindungan terhadap apa yang mereka katakan sebagai praktik tidak adil oleh perusahaan angkutan daring," muat laman itu, dikutip Jumat (30/8/2024).

"Para pengemudi yang mengenakan jaket hijau khas berkumpul di luar Kementerian Komunikasi dan di dekat kantor pusat perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, GoTo, dan perusahaan angkutan daring dan pengiriman makanan terbesar di Asia Tenggara, Grab," tambahnya.

Disebutkan pula bagaimana para driver ojol dibayar. Merujuk seorang pengemudi bernama Wandi, dipaparkan bagaimana dia bekerja 10 jam per hari tapi menghasilkan kurang dari Rp 150.000.

"Ini berarti pendapatan hariannya di bawah upah minimum Jakarta sebesar 5 juta rupiah," tambah laman itu.

"Kami ingin platform mendengarkan kami," tambah laman itu, mengutip pernyataan Wandi.

Media itu juga menyorot bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mengakui pengemudi sebagai mitra saja. Sehingga mereka tidak memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan upah minimum, membayar asuransi jaminan sosial, atau membatasi jam kerja.

Salah satu pengamat hukum lokal juga menjelaskan ini. "Sudah sepantasnya pemerintah didorong untuk menjadi pihak yang mengatur perusahaan-perusahaan," kutip laman itu memuat pernyataan Nabiyla Risfa Izzati, dosen hukum ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada.

Dikatakan pula bagaimana Kementerian ketenagakerjaan Indonesia tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara Kementerian Perhubungan mengatakan tidak mengatur biaya, mendesak platform untuk mendengarkan pengemudi