Prabowo-Gibran Mau Tarik Utang Rp775,9 T di 2025, Aman Gak?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang baru Rp775,9 Triliun di 2025. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk memastikan APBN tetap sehat.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, dalam RAPBN 2025, pembiayaan utang (netto) yang sebesar Rp775,9 trilliun diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun 2025 sebesar 37,82% - 38,71% PDB. Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam RAPBN 2025 juga direncanakan sebesar 12,32% PDB. Selain itu, Pemerintah terus mendorong pembiayaan anggaran yang inovatif melalui skema KPBU yang sustainable dan lebih massif serta penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Baca: Jutaan Lansia Jadi Bom Waktu Bagi RI: Prabowo Mesti Bersiap

"Dengan pengelolaan utang yang cermat dan terukur, Pemerintah memastikan APBN tetap sehat, kredibel, dan berkesinambungan," sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, (25/8/2024).

Hal ini disebut penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga terus mendorong penguatan belanja negara yang berkualitas untuk fokus kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025.

Belanja non prioritas, khususnya belanja barang, terus diefisienkan, belanja modal diutamakan untuk mendukung transformasi ekonomi, subsidi dan Perlinsos yang efektif dan tepat sasaran, serta menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari Pemerintah sekarang ke Pemerintah yang akan datang.

Perlu diketahui, pemerintah menyatakan rasio utang per akhir Juli 2024, kembali turun menjadi 38,68% terhadap PDB. Rasio ini pun diprediksi lembaga internasional akan semakin membaik di tahun berikutnya.

Baca: 'Helikopter Duit' Prabowo Siap Bagikan Bansos Rp 504,7 T di 2025

Pemerintah menganggap nilai 38,68% masih jauh di bawah batas aman yakni 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Secara struktur, utang Pemerintah juga masih tergolong sehat.

Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang Pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun. Komposisi utang Pemerintah sebagian besar berupa SBN Domestik sebesar 70,49%, SBN Valas sebesar 17,27% dan pinjaman sebesar 12,24%.

Kepemilikan SBN Domestik antara lain oleh Lembaga Keuangan memegang sekitar 39,6%, Bank Indonesia sekitar 24,3%, oleh Asing hanya sekitar 14,0% termasuk kepemilikan oleh Pemerintah dan bank sentral asing, investor individu sekitar 8,7%, serta sisanya dipegang oleh institusi domestik lainnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani-Tim Prabowo Duduk Bareng Pagi Ini, Beberkan Isi APBN 2025