Jokowi Ungkap Sederet Jurus Dalam APBN 2025

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
Jumat, 16/08/2024 14:26 WIB
Foto: CNBC Indonesia TV

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato RUU APBN 2025 dan Penyampaian Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024). Dalam pidatonya, Jokowi membeberkan capaian Indonesia selama pemerintahannya 10 tahun terakhir.

Terutama kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.

"Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan," kata Jokowi.


"Ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap. Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja," tambahnya.

Jokowi mengatakan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan. Melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari
pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," sebutnya.

Reformasi struktural, kata dia, harus dilanjutkan untuk menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

"Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah," sebutnya.

Strategi jangka pendek dimaksud Jokowi adalah:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah

2. Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif
juga akan dikembangkan

3. Untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi

4. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat

5. peningkatan permodalan bagi UMKM.

Selain itu, katanya, strategi jangka penengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Jangka Menengah dimaksud adalah:

Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor.

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

Keempat,melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan
bagi UMKM.

Ketujuh, penguatan Pertahanan dan Keamanan serta Kemandirian pangan dan energi. 

Kedelapan, penguatan Nasionalisme, Demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia;


(dce/dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Sengketa Pulau Tujuh, Gubernur Babel Gugat Mendagri