Puan Maharani Beri Peringatan Ini Soal APBN 2025
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintahan ke depan mampu memanfaatkan dana APBN demi kepentingan rakyat Indonesia sepenuhnya. Sebab, kata dia, dana APBN berasal dari uang rakyat.
Hal itu disampaikannya saat Pidato Sidang Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar hari ini, Jumat (16/8/2024). Dalam sidang tahunan kali ini, agenda kedua adalah Pidato Presiden RI dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya.
Puan menuturkan, APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi pemerintahan. Sehingga, ujarnya, penyusunannya juga khusus, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P)," kata Puan.
DPR RI bersama Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan, yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden.
Di mana, dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluasluasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025.
"Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tegas Puan.
"Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," katanya.
Pemerintah, lanjut Puan, juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," sebutnya.
"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," katanya.
Ke depan, tambah Puan, pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momen Puan-Prabowo Dampingi Jokowi Tinggalkan Gedung MPR
