Konsumsi Warga RI Lesu, Pemerintah Pakai Jurus Ini Buat Jaga EkonomI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tak menyiapkan kebijakan stimulus baru untuk mendukung tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi pada kuartal III maupun kuartal IV-2024. Padahal, pada kuartal II-2024 konsumsi masyarakat Indonesia telah melambat dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pada kuartal II-2023, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mencapai 5,52%. Namun, pada kuartal II-2024, konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,93%, dan tumbuh tipis dibanding kuartal I-2024 yang sebesar 4,91%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, untuk mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada dua kuartal terakhir tahun ini, masih bisa mengandalkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Kan kita sudah ada yang sekarang PPN DTP untuk rumah. Itu kita berikan untuk rumah sampai rumah yang harga Rp 5 miliar tetapi kita berikan insentifnya sampai Rp 2 miliar pertama," ucap Febrio di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut Febrio, kebijakan insentif fiskal PPN DTP yang diterapkan sejak Kuartal IV-2023 itu sudah memiliki hasil yang bagus dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi pada 2023. Konsumsi masyarakat pun menurutnya sudah ikut terdorong sehingga pertumbuhan ekonomi 2023 dapat dijaga di level 5,05%.

"Kita lakukan itu dari kuartal IV-2023 dan kita evaluasi bahwa itu hasilnya bagus dan itu berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di 2023-nya lumayan signifikan. Makanya waktu itu kita tahu bahwa melihat juga kebutuhan masyarakat untuk perumahan itu masih cukup tinggi maka kita lanjutkan kebijakan itu di tahun 2024," ujar Febrio.

Hingga paruh pertama tahun ini, Febrio mengatakan kebijakan PPN DTP per Juni 2024 yang sebesar 100% itu telah mampu menggerakkan laju pertumbuhan sektor konstruksi hingga investasi. Maka, ia menganggap, kebijakan lanjutan Juni-Desember dengan PPN DTP yang ditanggung 50% masih bisa mendorong konsumsi.

Pertumbuhan sektor konstruksi memang tumbuh cepat, yakni sebesar 7,29% pada kuartal II-2024. Jauh lebih tinggi dari realisasi per kuartal II-2023 sebesar 5,23%. Tapi, dibanding kuartal I-2024 masih lebih lambat karena saat itu tumbuh 7,59%.

"Kita pantau terus bahwa ini pelaksanannya cukup baik dan bisa menambah jumlah rumah yang dibangun dan dijual sehingga itu tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi Q1 dan Q2," ucap Febrio.

Dari sisi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB), memang ada pertumbuhan siginfikan pada kuartal II-2024 sebesar 4,43% dibanding kuartal I-2024 yang hanya tumbuh 3,79%. Namun, dibanding kuartal II-2023 masih lebih lambat karena saat itu tumbuhnya mencapai 4,53%.

Febrio pun optimistis bahwa kebijakan PPN DTP ini akan terus memberi dampak rambatan atau multiplier effect terhadap roda perekonomian paruh kedua tahun ini. Maka, kebijakan itu menjadi satu-satunya yang dirancang untuk terus mendorong geliat konsumsi masyarakat dan investasi.

"Karena investasi itu didominasi oleh bangunan sekitar 70-75% dari investasi kita kan dalam bentuk bangunan sehingga kalau banyak konstruksi dan juga pembangunan rumah, kantor, jembatan dan sebagainya, PSN, itu terlihat di dalam performance dari investasi kita," ucap Febrio.

"Nah ini kita harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini kan kalau total sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi kita," tegasnya.

Kementerian Keuangan pun telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 500 miliar pada Semester II-2024 untuk merealisasikan perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.