Kucurkan APBN, Ini Cara Pemerintah Amankan Daya Beli Warga RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah ekonom menganggap daya beli masyarakat Indonesia tengah tertekan. Ada yang menyebut kelas menengah sampai banyak yang turun kelas hingga ada yang bilang kini muncul tren masyarakat sering ke mal tapi tidak belanja.
Pemerintah menganggap, sebetulnya instrumen fiskal, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara telah lama diarahkan untuk merespons kondisi tersebut. Mulai dari gelontoran anggaran untuk peningkatan gaji aparatur sipil negara (ASN) hingga menjaga keberlanjutan program-program perlindungan sosial dan menahan tekanan inflasi.
"Jadi kombinasi dua ini kita berharap bahwa sekarang dengan APBN yang tetap berjalan, itu memberikan bantalan bagi konsumsi, dan juga nanti kita lihat angka-angka pertumbuhan kita ke depan," kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam program Economic Update 2024 CNBC Indonesia, Jumat (2/8/2024).
Khusus untuk gelontoran anggaran untuk peningkatan gaji ASN pada 2024 sebesar 8%, tercermin dari peningkatan belanja pegawai yang hingga Semester I-2024 tumbuh 15,4% dari periode yang sama tahun lalu Rp 134,2 triliun menjadi Rp 154,8 triliun.
"Ini kan keputusan yang sudah kita buat dari sejak tahun lalu, sehingga tahun ini pasti ada kenaikan, sudah terjadi kenaikan, dan ini pasti kan kalau sekali kenaikan setahun penuh," ucap Suahasil.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggelontorkan anggaran untuk faktor musiman yang bisa mendongkrak konsumsi masyarakat, yakni Pemilu 2024 yang digelar pada Februari 2024 maupun Pilkada pada November 2024 mendatang. Tercermin dari meningkatnya belanja barang pada Semester I-2024 sebesar 18,9% dari Rp 147,4 triliun menjadi RP 175,3 triliun.
"Pemilu itu adalah pengeluaran negara yang cukup besar, pengeluaran negara cukup besar itu sudah digelontorkan. Semester II ini nanti akan ada pilkada, pilkada itu juga adalah belanja APBN belanja APBD yang juga cukup besar dan pasti itu akan berputar di tengah-tengah masyarakat," tutur Suahasil.
Adapun anggaran untuk perlindungan sosial demi menjaga daya beli masyarakat telah digelontorkan pemerintah dari APBN. Hingga semester I-2024, anggaran belanja untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat itu telah mencapai Rp 762,1 triliun.
"Perlindungan sosial yang tadi saya katakan subsidi, kompensasi energi, subsidi pupuk, lalu kemudian semua bantuan pangan, bantuan beras itu juga jalan terus, ini yang kita harapkan kemudian memutar, meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli," ujarnya.
Di luar itu semua, APBN kata Suahasil juga berperan untuk mendukung terjaganya tekanan inflasi di Indonesia tetap di level rendah, yakni di kisaran sasaran tahun ini sebesar 2,5% plus minus 1%. Hingga Juli 2024, inflasi umum di Indonesia yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen atau IHK masih bertengger di level 2,13%.
"Kita tangani inflasinya supaya inflasi tidak menjadi terlalu tinggi, karena inflasi terlalu tinggi itu mengurangi daya beli, kalau harga-harga naik itu enggak baik untuk daya beli masyarakat," tutur Suahasil.
Sebagaimana diketahui, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyebut kelas menengah di Indonesia tengah menghadapi tekanan daya beli. Mereka makin sering datang ke pusat perbelanjaan, tapi hanya untuk jalan-jalan. Ia mengatakan, tren ini tengah meningkat di 2024, seiring dengan adanya tren konsumen makin pilih-pilih dalam berbelanja untuk mencari harga paling murah.
"Konsumen lebih sering memilih alternatif yang lebih murah, suatu perilaku yang dikenal sebagai downtrading," kata Andry dalam analisisnya dikutip, Kamis, (25/7/2024).
Andry menyebut kelas menengah sedang mengembangkan perilaku melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih sedikit, namun lebih sering. Mengutip data Mandiri Spending Index, Andry menyebut rata-rata nilai belanjaan dalam keranjang konsumen pada 2024 turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi, jumlah kunjungan mereka ke pusat perbelanjaan meningkat 3,3% pada 2024.
"Hal ini menunjukan bahwa konsumen lebih memilih untuk berkunjung lebih sering sambil juga menurunkan nilai keranjangnya dengan istilah downtrading," kata dia.
Sementara itu, Ekonom senior yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan era 2013-2014 Chatib Basri mengungkapkan jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot sejak 2019, seiring dengan terus menurunnya daya beli mereka.
Memanfaatkan data Bank Dunia atau World Bank, Chatib Basri mengatakan, pada 2018 kelas menengah sebesar 23% dari jumlah penduduk, sedangkan 2019 tersisa 21% seiring membengkaknya kelompok kelas menengah rentan atau aspiring middle class (AMC) dari 47% menjadi 48%.
"Kecenderungan ini terus terjadi. Tahun 2023, kelas menengah turun menjadi 17%, AMC naik menjadi 49%, kelompok rentan meningkat menjadi 23%. Artinya sejak 2019, sebagian dari kelas menengah turun kelas menjadi AMC dan AMC turun menjadi kelompok rentan," tutur Chatib, kepada CNBC Indonesia.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bukan Halusinasi! Ini Bukti Orang RI Hidupnya Makin Susah
