Bela Ormas Kelola IUP, Bahlil: Dulu Konglomerat Gak Punya Pengalaman!
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara tegas membela kebijakan mengenai pemberian secara 'prioritas' Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan.
Bahlil membela Ormas Keagamaan yang dicecar mengenai kemampuannya mengelola pertambangan.
Menurut Bahlil, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) selama ini hanya dikelola oleh sebagian kelompok masyarakat saja. Dengan penawaran WIUPK untuk organisasi masyarakat, diharapkan SDA dalam negeri bisa dinikmati masyarakat secara lebih luas lagi.
"Masa kekayaan begini dibagi atau diberikan izin hanya kepada konglomerat lagi? Sudah konglomerat, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalian tahu nggak? IUP ini sebagian besar kantornya itu di Jakarta. Jakarta ini enggak punya tambang. Ini di mana keadilan kita?," kata Bahlil dalam program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).
Namun, dia menerima pertanyaan apakah ormas keagamaan di Indonesia mampu dan kompeten dalam mengelola konsesi tambang dalam negeri. Bahlil justru berbalik bertanya, apakah para konglomerat yang selama ini mengelola tambang di Indonesia sebelumnya memiliki kemampuan untuk mengelola tambang.
"Kalau dibilang bahwa ini nanti tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan belum punya pengalaman. Emang konglomerat-konglomerat yang mengerjakan tambang ini, sebelum itu mereka punya pengalaman? Aku mau nanya," tegasnya.
Bahlil mengatakan bahwa perusahaan tambang raksasa di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia (PTFI), Adaro Energy, hingga PT Kaltim Prima Coal (KPC), pada masa awal mengelola tambang di Indonesia juga memulai bersama dengan kontraktor tambang.
"Aku kan pengusaha tambang juga. Emang kalian pikir Freeport, Adaro, KPC, macam-macam itu, mereka mengerjakan sendiri? Kan pakai kontraktor juga. Aku juga dulu begitu, Mbak. Sebelum jadi menteri kan saya pengusaha juga," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya menginginkan adanya pemerataan ekonomi hingga keadilan ekonomi melalui penawaran pemerintah kepada ormas keagamaan di Indonesia, salah satunya yang baru saja menerima tawaran WIUPK dari pemerintah yakni Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
"Kita ini inginkan pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi," jawab Jokowi saat ditanya tanggapannya perihal PP Muhammadiyah yang akhirnya terima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, saat ditemui wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
Jokowi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak komplain perihal mengapa konsesi tambang hanya diberikan kepada perusahaan yang besar-besar saja. Padahal, lanjutnya, sejumlah ormas keagamaan di Indonesia menyebut mereka juga bisa mengelola konsesi tambang di dalam negeri.
"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak (Jokowi) kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok.'," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan ke salah satu pondok pesantren, saat itulah, ujar Jokowi, dirinya terdorong untuk membuat regulasi agar badan usaha milik Ormas keagamaan di dalam negeri diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang.
"Tapi bukan ormasnya (yang mengelola tambang), (namun) badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi PT, CV, dan lain-lain. Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan mengajukan itu, ndak. Kalau memang berminat ada keinginan regulasinya sudah ada," tutup Jokowi.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Alamak! Bahlil Ungkap Impor Minyak RI Tembus 1 Juta Barel
