Menko Airlangga Ungkap Program Baru BBM, Dimulai 1 September 2024!

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
Selasa, 16/07/2024 19:35 WIB
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mulai menyosialisasikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran pada 1 September 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program tersebut bukan berarti pemerintah akan membatasi penyaluran BBM bersubsidi.


Hal ini ia katakan menjadi keputusan rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif siang tadi.

"Iya (September), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu. Tapi tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Program penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran itu akan diiringi dengan penerapan program rendah sulfur sesuai standar Euro 4. "Kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17," tegasnya.

Untuk penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran itu ia tekankan masih dipersiapkan skenario-skenarionya. Hasil rapat dengan tiga menteri tadi, pun akan ia sampaikan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), sambil menekankan tidak ada pembatasan penyaluran BBM.

"Ya, tentu kita sedang mempersiapkan skenario dan nanti skenarionya dilaporkan dulu ke Pak Presiden. Ini skenario terkait dengan program, tapi tidak ada pembatasan," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia khususnya untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite (RON 90).

Pemerintah bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah melakukan berbagai jenis simulasi pembatasan BBM Pertalite di dalam negeri. Dimulai dari pembatasan kendaraan yang bisa membeli Pertalite, seperti kendaraan dengan pelat kuning, mobil kapasitas 1.400 CC, hingga motor kapasitas 150 CC.

Simulasi tersebut juga dilakukan dalam berbagai kurun waktu, sehingga perhitungan penghematan negara dari pembatasan BBM tersebut diketahui oleh pihaknya.

"Bersama PSE kita bikin studi-nya detail. Kalau misalnya pelat kuning ini kita tutup semua, atau sebagian pelat hitam tutup semua gitu kan, motor 150 CC ke bawah yang bisa misalnya, mobil 1.400 CC, itu sudah kita simulasi. Sudah juga kita simulasi kalau penerapannya misalnya mulai satu tahun, saving berapa? Mulai tahun kemarin ini, 6 bulan, itu sudah kita sampaikan," ucap Saleh dalam kanal Youtube Trijaya, dikutip Senin (15/7/2024).

Tak hanya itu, simulasi dengan skema tambahan jenis Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Indonesia juga telah dicoba. Adapun beragam perhitungan simulasi itu sudah diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Kementerian Koordinator yang terkait.

"Jadi kalau kita sebut secara substansial, secara substansi. Hitung-hitungannya, hitung-hitungan teknokratiknya, hitung-hitungan teknisnya itu, itu sudah kita sampaikan. Baik ke Menteri ESDM, Kemenko, dan sebagainya," ungkapnya.


(arm/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Kemnaker Terbitkan Aturan Penyaluran Subsidi Upah Rp 600 Ribu