Terkuak! Kebijakan Prabowo-Gibran dari PDB 8% Sampai Utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka ternyata sudah menyiapkan sederet kebijakan ekonomi. Banyak kebijakan keduanya yang menuai sorotan dari berbagai kalangan di Tanah Air hingga investor asing.

Pertama, Prabowo percaya diri Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada usia 2 sampai 3 tahun pemerintahannya kelak.

"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Qatar, seperti dikutip dari kanal YouTube, Kamis (16/5/2024).

"Saya memperkirakan itu terjadi dalam 2 sampai 3 tahun," sambung Prabowo. Prabowo menegaskan, fokus pertama pemerintahannya dalam pemerintahannya kelak adalah soal ketersediaan bahan pangan buat masyarakat.

Kedua, Presiden Joko Widodo dan Prabowo telah sepakat untuk menetapkan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Makan Siang Gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, besaran anggaran itu sudah diketahui oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat bersama dengan dirinya, Sri Mulyani, serta tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kendati telah masuk ke dalam RAPBN 2025, pengelola anggaran tersebut belum ditunjuk.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, opsi pengelolanya ialah apakah masuk ke anggaran dana alokasi khusus (DAK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, atau Lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program itu.

"Karena itu juga menyangkut pendataan. Karena menyangkut ukuran gizinya, kan harus tidak hanya nasi, harus ada telur, harus ada ayam, harus ada daging," ucap Said, beberapa waktu lalu di DPR.

Said menekankan, yang pasti anggaran itu tidak lagi masuk ke dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, ia memastikan RAPBN 2025 telah dirancang secara khusus posturnya, seperti dalam postur anggaran bantuan sosial atau bansos, maka tinggal dialokasikan ke K/L mana.

"Kita makro-posturnya sudah ada. Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya. Nah, kalau kemudian Bansos itu sekitar Rp 570 triliun, yang sebelumnya Rp 499 triliun, itu artinya Rp 71 triliun sudah masuk di dalamnya," tutur Said.

Terakhir, kebijakan utang dan defisit Prabowo dan Gibran yang memicu kontroversi. Hal ini sempat menjadi sorotan investor dan sejumlah lembaga pemeringkat global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebenarnya telah menegaskan bahwa defisit APBN tahun depan akan tetap dijaga di level 3% dan rasio utang tetap di bawah 60%.

Saat itu, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono, memastikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB). Pernyataan itu menjawab rumor yang sebelumnya telah beredar.

Thomas menyangkal rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.
"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," tegas Thomas.

Namun, Hashim Djojohadikusumo, adik kandungnya presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan dirinya telah berkonsultasi dengan Bank Dunia terkait dengan rencana menaikkan rasio utang Indonesia dari 38% menjadi 40%.

Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting ketika pemerintahan baru dimulai.

Menurut Hashim, Bank Dunia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bijaksana. Namun, Hashim tidak mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Bank Dunia secara detail.

"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," ungkapnya dikutip dari AFP, Jumat (12/7/2024).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Indonesia, yang diperkenalkan setelah krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990an, defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi sebesar 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60%.

Adapun, Hashim mengklaim Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya.

"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tegas Hashim.

Namun, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad membantah pernyataan ini. Menurutnya, pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ia pun memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah di jaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco.

Pemerintahan ke depan, kata Dasco, memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.

"Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," jelasnya.