'Banjir' Keramik Impor China, RI Sebentar Lagi Punya Senjata Mematikan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) Kemendag sudah merampungkan penyelidikan dumping produk ubin keramik. Penyelidikan ini sudah berjalan setahun di tengah jeritan industri keramik di dalam negeri yang diserbu keramik impor murah asal China yang diduga kuat melakukan dumping.

"Status Masih Dalam Proses Penetapan Pengenaan," penjelasan laman resmi Kadi.

Bila sudah dikenakan mekanisme anti dumping, maka produk impor keramik asal China akan kena tarif bea masuk anti dumping sangat tinggi, yang diharapkan menekan laju banjir keramik impor. Adanya pengenaan tarif anti dumping, maka harga keramik impor China sulit bersaing di pasar dalam negeri.

Tahapan Proses Penyelidikan oleh Kadi terkait Ubin Keramik Impor asal China:

1.	Inisiasi Penyelidikan	:	15 Maret 2023
2.	Batas Waktu Pengembalian Kuesioner	:	20 April 2023
3.	Penyampaian Laporan Data Utama	:	8 Mei 2024
4.	Public Hearing	:	5 Juni 2024
5.	Penyampaian Laporan Akhir Hasil Penyelidikan	:	2 Juli 2024

Seperti diketahui industri keramik nasional berang menghadapi produk impor dari China. Harga keramik impor asal China yang terlalu murah membuat industri keramik dalam negeri tidak bisa berbuat banyak dalam persaingan.

"Para importir menerapkan Predatory Pricing di mana sengaja menjual produk import jauh di bawah biaya produksi keramik nasional," kata ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto kepada CNBC Indonesia, Senin (1/7/2024).

Indonesia menjadi sasaran karena penjualan di negara lain tengah lesu, utamanya pasar tradisional yang selama ini menjadi pasar penjualan China. Bahkan ada campur tangan pemerintah negara asal dalam menyebarnya keramik impor di Indonesia.

"Unfair trade yang telah terbukti berupa Subsidi Pemerintah Tiongkok, praktek Dumping akibat overcapacity dan oversupply produk keramik China serta pengalihan pasar export utama Tiongkok yang selama ini ditujukan untuk negara Uni Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Amerika Utara telah dialihkan ke Indonesia pasca negara-negara tersebut menerapkan anti dumping terhadap produk dari China," kata Edy.

Tunggu Menteri Keuangan

Pengusaha keramik mendesak agar Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menkeu segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor asal China. Karena sudah bisa dipastikan masa tenggang sampai PMK terbit akan dimanfaatkan oleh importir untuk melakukan importasi secara masif guna menghindari bea masuk yang baru (BMAD).

"Asaki telah menerima dan menyambut positif surat dari Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) berisi Penyampaian Laporan Akhir Penyelidikan Antidumping Pengenaan bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Ubin Keramik asal China, tertanggal 2 Juli 2024. Yang mana setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke China, telah terbukti benar ada tindakan dumping, seperti yang dilaporkan Asaki 1,5 tahun lalu," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (3/7/2024).

Asaki menilai besaran BMAD mulai dari 100,12% sampai 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif dalam penyelidikan, telah mencerminkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan industri keramik nasional yang babak belur dihantam impor.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 'Senjata' Mematikan RI Lawan 'Banjir' Keramik Impor China Segera Rilis