IKN atau Makan Bergizi Gratis, Mana yang Paling Oke Buat Ekonomi RI?

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
08 July 2024 09:25
Proyek pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Foto: Proyek pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua mega proyek yang menyedot anggaran besar akan dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua proyek itu adalah kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis. Lantas, proyek mana yang dianggap lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai makan bergizi gratis lebih baik. Dia menganggap program yang akan membutuhkan anggaran Rp 71 triliun pada 2025 itu memiliki daya ungkit yang lebih baik untuk perekonomian domestik Indonesia.

"Kalau saya harus pilih salah satu, saya akan pilih makan bergizi gratis," kata Eko dalam diskusi yang dihelat Indef, dikutip Senin, (8/7/2024).

Eko mengatakan dari kajian Indef, proyek IKN diprediksi hanya mampu memberikan sedikit efek pada perekonomian di sekitar Kalimantan. Sementara, kata dia, proyek makan bergizi gratis memiliki potensi untuk memberikan multiplier effect yang lebih luas.

"Ada kemungkinan proyek ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sementara dari kajian Indef IKN itu hanya akan dorong sedikit saja," katanya.

Meski demikian, Eko mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar program ini bisa memberikan efek positif pada ekonomi. Syarat itu di antaranya Prabowo harus melibatkan usaha mikro dan kecil, serta membatasi penggunaan barang impor dalam pelaksanaannya.

"Jangan sampai makan bergizi jalan tapi produk seperti susunya impor, bisa jebol transaksi berjalan kita," katanya.

Sementara itu, ekonom Indef lainnya Eisha Maghfiruha mengatakan Prabowo-Gibran harus ekstra hati-hati dalam menjalankan proyek di masa pemerintahannya. Hal ini mengingat jumlah utang pemerintah yang telah menembus Rp 8.000 triliun.

Eisha mengatakan dalam menentukan proyek yang menjadi prioritas, pemerintah pertama harus memastikan kesiapan sumber dananya. Sedangkan kedua, adalah memastikan bahwa proyek tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu kita juga harus melihat pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya, kita juga harus mengurangi kesenjangan masyarakat dan menyerap lapangan kerja," katanya.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Deretan Negara Kasih Makan Siang Gratis ke Warga Seperti Janji Prabowo

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular