PDIP Protes, APBN Lebih Banyak Habis untuk Birokrasi dan ASN

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Badan Anggaran DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit mengkritik belanja pemerintah pusat yang dianggap terlalu banyak untuk belanja birokrasi dan pegawai. Dia mengatakan di sisi lain manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat justru sedikit.

"Lima tahun terakhir kita dengar pemerintah ingin spending better, jangan-jangan malah better spending," kata Dolfie dalam rapat panitia kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (25/6/2024).

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengutip data belanja pemerintah pusat pada APBN 2024 yang mencapai Rp 1.090 triliun. Dia mengklasifikasikan anggaran itu menjadi dua, yaitu anggaran yang dirasakan manfaatnya oleh Aparatur Sipil Negara, termasuk birokrasi dan yang diterima langsung masyarakat.

Dia mengatakan dari anggaran itu, ASN menerima manfaat sebanyak Rp 530 triliun atau 48% dari total anggaran. Dia bilang anggaran itu meliputi biaya untuk ASN yang berjumlah sekitar 5 juta orang dan untuk belanja birokrasi.

Sementara anggaran yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp 560 triliun atau 52%. Dia menilai birokrasi yang seharusnya hadir dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, justru mengambil porsi anggaran yang hampir sama dengan anggaran yang diterima oleh rakyat.

"Jadi biaya birokrasi kita ini Rp 530 triliun untuk memberikan manfaat Rp 560 triliun," kata dia.

"Jadi lebih besar biaya kerja birokrasi kita untuk mensejahterakan rakyat," kata dia.

Selain itu, Dolfie juga mengklasifikasikan belanja pemerintah pusat menjadi anggaran operasional dan non-operasional. Dia mengatakan biaya operasional mencapai Rp 333,5 triliun. Biaya ini digunakan untuk membayar gaji pegawai ASN dan pengeluaran rutin lainnya. Sementara untuk biaya non-operasional mencapai Rp 757 triliun.

Nah dari belanja non-operasional itu, Dolfie mengatakan anggaran untuk belanja prioritas mencapai Rp 466 triliun dan non-prioritas mencapai Rp 290 triliun atau 27% dari belanja pemerintah pusat. Dia mempertanyakan untuk apa biaya non-prioritas tersebut.

"Buat apa 27% itu, jangan-jangan titipan ga jelas yang tidak ada di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) atau di RKP (Rencana Kerja Pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, Dolfie mengusulkan dalam APBN 2025 yang sedang dibahas, pemerintah harus merinci setiap belanja yang dilakukan. Dia meminta dalam rincian kegiatan kementerian/lembaga nantinya diberikan kolom khusus yang menjelaskan kelompok penerima manfaat dari setiap anggaran pemerintah.

"Harus dicantumkan kolom siapa penerima manfaat dari kegiatan itu, sehingga akuntabilitas pada publik meningkat, sehingga rakyat bisa tunjukkan program ini untuk siapa," kata dia.