Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Masuk Kementerian Mana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang telah dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto belum ditetapkan ke dalam kementerian atau lembaga (K/L) tertentu.

Ia mengatakan, meski telah ditetapkan ke dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) pada 2025, namun perlu didetilkan rincian pelaksanaannya oleh tim Prabowo, termasuk pengalokasian programnya melalui kementerian atau lembaga mana.

"Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana, eksekusinya itu nanti dari tim Pak Prabowo yang akan jelaskan," tegas Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca: Dolar Rp16.435, Jawaban Sri Mulyani & Kubu Prabowo Tak Puaskan Pasar?

Sri Mulyani mengatakan, bila anggaran itu belum ditetapkan ke dalam K/L tertentu meski telah ditetapkan dalam postur APBN, maka secara mekanisme rutinnya anggaran itu masuk ke dalam pencadangan anggaran, yang biasanya dialokasikan ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Kendati begitu, Sri Mulyani enggan mengatakan bahwa total nilai anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis atau MBG akan mengendap di BA BUN, sebab ia mengatakan, proses penganggaran masih terus berlangsung hingga Presiden Joko Widodo mengumumkan nota keuangan dan RUU APBN 2025.

"Tapi ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN, tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun," ucap Sri Mulyani.

"Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp 71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN," tegasnya.

Baca: Persepsi Soal APBN Bikin Investor Kabur Tinggalkan RI, Rupiah Anjlok!

Sri Mulyani di sisi lain juga menekankan, program MBG sebetulnya telah ditetapkan menjadi bagian dari program unggulan pendukung strategi jangka pendek Indonesia Emas 2045. Program ini masuk ke dalam bagian dari pendidikan bermutu untuk peningkatan gizi anak sekolah.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menambahkan, rincian dari program makan bergizi gratis memang belum ditetapkan Prabowo. Pemerintahan mendatang masih meramu kebijakan itu lebih detail.

"Yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal. Tapi saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu. Setelah siklus APBN ini selesai, di sana kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," tuturnya pada kesempatan yang sama.

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dicecar DPR Soal Makan Siang Gratis, Begini Jawab Sri Mulyani!