MINDialogue

Wamenlu Blak-blakan Jurus Biar Nikel RI Tak Dikucilkan AS

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
20 June 2024 15:57
Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury menyampikan pemaparan dalam acara MINDialogue Mining Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (20/6/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury menyampikan pemaparan dalam acara MINDialogue Mining Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (20/6/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komitmen pemerintah Indonesia untuk menggenjot programhilirisasi nikel di dalam negeri tak pernah runtuh. Sekalipun programhilirisasi nikel RI dijegal oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat (AS) diantaranya gugatan di WTO dan penerapan Undang-Undang Inflation Reduction Act (IRA)

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) saat ini nilainya mencapai US$ 20 miliar. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan nikel, pemerintah tengah mendorong Critical Mineral Agreement (CMA).

"Jadi yang ingin kita lakukan adalah bagaimana Indonesia bisa memiliki critical mineral agreement dengan AS," kata Pahala dalam acara CNBC Indonesia MINDialogue" di Jakarta, Kamis (20/06/2024).

Meski demikian, Pahala menyadari bahwa jumlah investasi critical mineral masih terbatas. Karena itu, ia pun mendorong agar investasi di sektor ini dapat masuk prioritas. "Ayo biar kita bisa masuk track agar bisa masuk prioritas dan bisa buka AS untuk critical mineral agreement," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden membuahkan sebuah program mineral kritis yakni Critical Mineral Agreement (CMA).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden dan sepakat untuk membuat CMA. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk Indonesia menjadi pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di AS secara berkesinambungan untuk jangka panjang.

"Ini kan tadinya ada apa anggota senatnya kan, against lah sama mineral Indonesia utamanya nikel. Kemarin presiden (Jokowi) sudah bicara dengan Pak Biden, pada prinsipnya setuju bikin Critical Mineral Program. Akan ada kelompok kerja agar ini semua bisa dirumuskan dan berjalan," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Dia mengatakan salah satu mineral yang difokuskan dalam program tersebut adalah nikel. Arifin menilai nikel merupakan mineral yang paling kritikal untuk dibahas. "Ya nanti kita bisa masuk produk nikel kita bisa masuk ke sana, kan nanti harus ada FTA (Free Trade Agreement). Karena mineral ini kan sangat dibutuhkan untuk membantu energi transisi," jelasnya.


(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kupas Tuntas Persoalan Mineral Kritis dalam Perspektif Geopolitik

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular