Bos Bappenas Beberkan Arah Kebijakan DAK di Rezim Prabowo
Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
14 June 2024 11:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri PPN Suharso Monoarfa membeberkan mengenai arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Ada sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam DAK tahun depan.
"Tentu saja DAK ini menjadi jenis transfer khusus yang memiliki efek stimulan terhadap pembangunan ekonomi," kata Suharso dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, Jumat, (14/6/2024).
Suharso mengatakan pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 aspek dalam pengajuan DAK ke pemerintah pusat di 2025. Pertama adalah menerapkan matching program. Dia mengatakan dalam hal ini pemerintah akan melakukan pemaduan antara sumber pembangunan yang berasal dari DAK, pendanaan dari APBD dan APBN, maupun dari swasta.
"Kami lakukan blended finance untuk memaksimalkan output dan outcome yang bisa dinikmati masyarakat dan menjaga kondisi fiskal," katanya.
Kedua, kata dia, pengajuan DAK juga harus memenuhi konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Suharso mengatakan konsep ini perlu diterapkan agar DAK bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan daerah yang berbeda-beda.
Selain itu, Suharso mengatakan DAK juga perlu menerapkan konsep ketuntasan. Artinya, pemerintah ingin pemerintah daerah lebih fokus dan terarah dalam penentuan usulan program. "Menu yang akan disusun lebih tajam, usulan kebijakan tak perlu terlalu banyak," katanya.
Keempat, kata dia, adalah pendekatan asimetris, yaitu program-program dalam DAK harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Suharso menuntut daerah mampu mengidentifikasi kebutuhan daerahnya masing-masing dan tidak hanya ikut-ikutan program pemda tetangga.
Deputi Bidang Pembangunan Regional Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menambahkan ada sejumlah program prioritas dalam kebijakan DAK 2025. Untuk DAK Tematik, kata dia, pemerintah akan melakukan pengentasan permukiman kumuh terpadu, yang terdiri dari perbaikan fasilitas air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman.
Sementara itu untuk DAK Fisik akan diarahkan kepada pendidikan, termasuk perpustakaan; kesehatan; air minum; sanitasi; jalan; irigasi; dan perlindungan perempuan dan anak. Untuk DAK nonfisik mencakup sejumlah prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini meliputi bantuan operasional satuan pendidikan, dana bantuan operasional museum, hingga tunjangan guru dan ASN daerah.
Adapun untuk hibah akan diarahkan kepada pembangunan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit dan Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. "Pembiayaan atau hibah luar negeri berkaitan dengan MRT dan bio carbon fund," katanya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dana Transfer ke Daerah Melonjak 50% Jelang Pilpres 2024
Most Popular