Ramai-Ramai Kementerian-Lembaga Ini Minta Tambahan Anggaran di 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Minggu kedua Juni ini menjadi minggu tersibuk bagi pemerintah dan DPR RI. Kementerian dan Lembaga berbondong-bondong hadir di DPR untuk membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam pembahasan RKP 2025 ini, ternyata banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) yang meminta tambahan anggaran. Kementerian tersebut a.l. Bappenas, KPK, Kominfo hingga ATR/BPN.

Berikut ini daftar K/L yang meminta tambahan anggaran untuk tahun depan:

Baca: AHY Mau Pinjam Rp 10 T ke Bank Dunia, Buat Apa?

• Bappenas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 804,47 miliar pada 2025, dari pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp 1,97 triliun.

Menurutnya, tambahan anggaran mayoritas untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas Rp 597,52 miliar untuk 1.997 orang. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.

"Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (anggaran), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai karena gaji pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada Rp 597 miliar," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).

• Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengajukan tambahan anggaran Rp 25 triliun untuk tahun anggaran 2025.

"Kami mengusulkan Rp 25 triliun untuk membiayai kegiatan dan memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan diakselerasi," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Suharti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis, (13/6/2024).

Suharti mengatakan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X telah disepakati, bahwa tambahan biaya itu diperuntukan bagi sejumlah program. Di antaranya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di bidang akademis maupun vokasi.

Selain itu, kata dia, tambahan itu juga diperlukan untuk menambah bantuan uang kuliah dan dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK, maupun kursus keterampilan. "Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah dan dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK, di luar SMK pusat unggulan serta berbagai kursus keterampilan," kata dia.

Suharti menambahkan dana tambahan juga diarahkan untuk mendorong pendidikan anak usia dini guna melaksanakan program wajib belajar 13 tahun. Sebagian dana tambahan juga akan dipakai untuk pendidikan olahraga.

Baca: Golkar: Defisit APBN Diperlebar atau Dikecilin Tergantung Prabowo

• ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta penambahan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun untuk tahun 2025. Usulan ini disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR Selasa (11/6/2024).

Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebenarnya hanya sebesar Rp 6,4 triliun.

"Bapak Ibu, kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini tetapi bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun," kata AHY.

• Kemenkominfo

Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Triliun dari PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 Triliun.

"Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Dikutip dari situs resmi Kominfo, Budi Arie menekankan komitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital. Menurutnya, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat

• Mahkamah Agung

Dikutip dari Detikcom, Mahkamah Agung (MA) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun. MA sebenarnya mendapatkan pagu anggaran Rp 12 triliun pada 2025. Adapun, MA membutuhkan belanja modal itu diperuntukkan renovasi gedung dan bangunan kantor sebesar Rp 1,98 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris MA Sugiyanto dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, kemarin (13/6/2024).

Baca: Daftar 7 Pendukung Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ada Eks Menkeu

• KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan dari total kebutuhan anggaran KPK di tahun 2025 sebesar Rp1,354 triliun.

"KPK mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp117.12 miliar yang akan dibagi untuk program dukungan manajemen, serta pencegahan dan penindakan perkara korupsi." jelas Nawawi dikutip dari situs resmi KPK.

Adapun, usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan dukungan manajemen sebesar Rp 65 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi yang mencapai Rp 52,11 miliar.

Penyampaian uraian dari KPK direspon para Anggota Komisi III DPR RI. Mayoritas para anggota dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyetujui usulan penambahan anggaran yang disampaikan KPK.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Siap Bahas RKP & KEM-PPKF 2025 dengan Presiden Terpilih 2024