
Investor Asing Disebut Masih Wait & See Soal Proyek IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan penyebab hingga kini belum ada investor asing mau masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan, ini karena investor asing masih ingin melihat keberlanjutan pembangunan IKN.
"Tapi domestik sudah banyak. Kalau asing mereka wait and see. Kalau fisiknya sudah masuk mudahan yang untuk wilayah yang lain kita buka untuk siapapun," kata Suharso saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Oleh sebab itu, ia menekankan, pemerintah saat ini tengah fokus memadukan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN dengan investasi dalam negeri dalam pengembangan IKN untuk kawasan inti. Nantinya, bila kawasan inti itu telah sempurna terbangun ia meyakini investor asing pada akhirnya akan merealisasikan rencana investasinya di IKN.
"Hal yang umum di setiap pergantian kepemimpinan mereka melihat bagaimana conformity itu bagaimana. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, gak ada isu," ucap Suharso.
Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN ditargetkan pemerintah membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 89,4 triliun akan disumbang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar RP 123,2 triliun oleh BUMN, dan sebanyak Rp 253,4 triliun oleh Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk 2024 telah menghabiskan Rp 4,8 triliun APBN. Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar Rp 39,8 triliun.
Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai Rp 36,5 triliun. Dari pagu untuk infrastruktur, serapannya baru mencapai Rp 2,8 triliun per 30 April 2024. Sementara itu pada 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah Rp 27 triliun dan pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun.
Anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah Rp72,3 triliun. Maka dari itu, bila dihitung secara kasar pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis, dan membutuhkan sumber pembiayaan lain atau menambah pagu anggarannya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena pembangunan tahap I berkaitan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II," dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
"Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan," tambahnya.
Bahlil membantah apa yang dibangun di ibu kota baru Indonesia itu kini masih sebatas memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal.
Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu ia saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.
"Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Itu adalah investasi semuanya, dalam negeri, di luar APBN," tutur.
(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Bappenas Tegaskan Tak Ada Rencana Tambahan Anggaran IKN