Bos Properti Ramal Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Serap 14 Juta Pekerja
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam kampanyenya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 lalu berjanji akan membangun 3 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah.
Pengusaha properti pun optimistis janji itu akan terpenuhi. Program ini diprediksi akan membuka lapangan pekerjaan bagi belasan juta orang di Indonesia.
Pengusaha properti pun berjanji akan turut mendukung rencana Prabowo tersebut dengan membangun 1,5 juta unit rumah di perkotaan.
Bahkan, menurut Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, pihaknya telah berdiskusi mengenai strategi pembiayaan perumahan untuk mendukung pembangunan 3 juta unit rumah oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pembangunan 3 juta unit rumah itu diharapkan bisa membantu kesenjangan kepemilikan rumah atau backlog perumahan yang saat ini disebut-sebut mencapai 9,9 juta unit.
"Jika backlog ini nggak diselesaikan, maka program kesejahteraan itu nggak mungkin terjadi. Karena rumah layak huni itu indikator kesejahteraan. Kedua, akan muncul stunting lebih hebat lagi," kata Joko dalam Propertinomic CNBC Indonesia, Rabu (12/6/2024).
"Ketiga, ini yang harusnya sangat concern, karena saat ini kita semuanya membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan industri properti adalah industri padat karya. Di mana ketika ini (program 3 juta rumah) dilaksanakan akan menyediakan jumlah pekerja pekerja hampir 14 juta," tambah Joko.
Dalam perhitungannya, jika proyek 3 juta rumah itu terlaksana 1 juta unit saja, sudah bisa menarik investasi hingga Rp356 triliun. Dan akan menciptakan pekerjaan bagi sekitar 11 juta orang.
"Kemudian, pendapatan yang terdistribusi lewat lapangan pekerjaan ini adalah sekitar Rp114 triliun atau rata-rata Rp4,3 juta. Jadi itu ketika bicara urgensinya," paparnya.
"Kemudian, masalah yang akan terjadi apabila tak terkelola, terencana, dan tereksekusi dari sekarang maka akan mengalami inefisiensi infrastruktur, kemudian akan mendorong inefisiensi subsidi BBM, dan kita juga akan mengalami permasalahan yang sangat akut ketika permasalahan perumahan ini tidak dikelola dari sekarang," sebut Joko.
Apa alasan dibaliknya?
Joko menerangkan, saat ini jumlah orang Indonesia yang tinggal di kota sudah mencapai 56%. Dan angka ini diprediksi akan meningkat jadi 66% di tahun 2035 nanti, dengan proyeksi saat itu populasi Indonesia akan mencapai 304 juta orang.
"Ini akan sangat bermasalah betul, dari sisi dari bagaimana harus dijalani, alokasi anggaran saat itu, maka kami dari REI dengan proposal propertinomic ini agar permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut hingga menimbulkan cost lebih besar," ujar Joko.
Dalam kesempatan sama, Ekonom Senior & Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto menambahkan, pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah mandat konstitusi yang harus disediakan pemerintah.
"Backlog terjadi karena permintaan lebih tinggi dari suplai. Ada semacam diskoneksi antara sisi suplai demand yang buat backlog tiap tahun bukannya berkurang tapi bertambah. Pertambahan populasi, seingat saya natalitas kita hampir 1% tiap tahun, tidak dibarengi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar primer atau perumahan," ujarnya.
Di saat bersamaan, lanjut Ryan, pemerintah memiliki tugas yang banyak yang harus memenuhi kebutuhan primer masyarakat yang lain.
"Dan dari waktu ke waktu, ini tanpa penyelesaian komprehensif, sehingga backlog masih tinggi, hampir 10 juta, bahkan mungkin 12,5 juta. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," pungkas Ryan.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now! Bos Properti Buka-bukaan Propertinomic
