Ada Tanda-Tanda Prabowo Lanjutkan Bantuan Beras Jokowi, Ini Bocorannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Terpilih Prabowo Subianto kemungkinan akan melanjutkan penyaluran program bantuan pangan beras 10 kg untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu terlihat dari pengajuan tambahan anggaran tahun 2025 oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini, Senin (10/6/2024).

Arief mengusulkan tambahan anggaran untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar Rp20,22 triliun. Di mana dari total usulan anggaran tersebut porsi terbesar diperuntukkan program bantuan pangan, yakni sebesar Rp16,68 triliun untuk bantuan pangan beras selama 6 bulan.

Kemudian, bantuan pangan untuk pengentasan stunting berupa ayam dan telur selama 6 bulan Rp834,1 miliar, anggaran untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp1,5 triliun, jagung SPHP Rp535 miliar, kedelai SPHP Rp637,8 miliar, serta bantuan pangan untuk bencana alam dan darurat selama 1 tahun sebesar Rp37,9 miliar.

"Jadi total usulan tambahan anggaran untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar Rp20,22 triliun," kata Arief.

Arief menekankan, program bantuan pangan beras untuk 22 juta KPM bukan untuk kepentingan Pemilu, tetapi program ini sudah lama ada, bahkan sejak sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, namanya memang bukan bantuan pangan atau bantuan beras 10 kg.

"Program bantuan pangan ini dari dulu juga sudah ada, dari jaman presiden sebelumnya ada. Cuma kalau dulu namanya itu raskin atau rastra. Hari ini namanya bantuan pangan. Nah dalam Perpres 66/2021, pasal 15 disebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah itu memang tugasnya Badan Pangan," jelasnya saat ditemui usai RDP dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

Ia pun menjelaskan bahwa anggaran untuk penyaluran bantuan pangan di tahun 2025 memang disiapkan satu tahun sebelumnya, yakni di tahun 2024. Artinya, dengan adanya usulan penambahan anggaran ini, maka ada kemungkinan bantuan pangan di era Prabowo akan berlanjut.

"Anggaran itu disiapkan dari setahun sebelumnya, untuk tahun 2025 berarti di tahun 2024. Nah ini sedang kita siapin," ucap dia.

"Pertanyaannya, apakah masih perlu bantuan pangan? Ya perlu, selama masih ada 68 kabupaten/kota rawan rentan pangan, ini masih perlu. Ini batas antara miskin dan tidak miskin itu tipis, salah satunya di pangan. Makanya 22 juta KPM itu harus diselamatkan," sambungnya.

Seperti diketahui, program bantuan pangan beras 10 kg diluncurkan Presiden Jokowi sejak bulan Maret 2023 lalu, kepada lebih 22 juta KPM. Bantuan ini diluncurkan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau.

Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Untuk tahun 2024, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM. Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan sampai bulan Juni 2024 ini, lalu rencananya akan dilanjutkan di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Menurut Arief, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.